TUBABA, INA.com – Update Mutasi,
Terkait dengan polemik mutasi jabatan eselon III dan IV, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat (Sekdakab Tubaba) Novriwan Jaya mempersilahkan Puryanto untuk melakukan gugatan. Dia menjelaskan hal tersebut merupakan hak seorang ASN.
” Persoalan mau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ya silahkan saja. Yang jelas semuanya berdasarkan penilaian kinerja,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPRD Tubaba, Rabu (3/11/2021).
Menurut Novriwan Puryanto harus legowo menerima jabatan yang baru.
” Harapan saya harus instrospeksi diri. Tingkatkan saja kinerjanya, sesuai dengan prinsip pak Bupati Umar Ahmad, Nemen, Nedes dan Nerimo (Nenemo),” kata dia
Novriwan menceritakan, dirinya juga pernah mengalami hal yang sama. Dan dia tidak memprotes hal tersebut. Menurutnya hal itu merupakan dinamika dalam perjalanan karir seorang ASN.
” Saya saja yang saat ini telah menjabat sebagai Sekda pun pernah mengalami Demosi. Dulu ketika saya eselon lll pernah juga turun ke eselon IV. Dan saya tidak pernah protes. Namanya evaluasi, hal itu biasa dalam organisasi perangkat daerah,” tambahnya.
Masih kata Novriwan, langkah Puryanto yang sebelumnya meminta bantuan ke DPRD adalah hal yang salah.
” Ya kalau mengadukan hal tersebut ke DPRD, itu bukan tempatnya. Seharusnya ia mengadukan hal tersebut ke PTUN atau KASN,” pungkasnya.
Diketahui Pemkab Tubaba pada tanggal
21 Oktober 2021 lalu telah melakukan rolling jabatan eselon III dan IV. Ada beberapa pejabat eselon III yang merasa tidak terima atas penurunan jabatan (Demosi).
Salah satunya adalah pejabat eselon lll di Disporapar Tubaba bernama Puryanto melayangkan surat keberatan serta pernyataan mengundurkan diri dari jabatan barunya.
Puryanto merupakan pejabat eselon lll, setelah dilakukan rolling jabatan pada tanggal 22 Oktober 2021, maka ia turun sebagai pejabat eselon IV pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten setempat.
Untuk itu, Purwanto juga menolak dan melayangkan surat pernyataan pengundurkan diri dari posisi jabatan baru sebagai kepala seksi atau setara dengan eselon IV. Ujar dia, jabatan harus di sesuaikan eselon kepangkatan.
“Jika saya terima jabatan itu, bearti saya di hukum. Sedangkan letak salah saya dimana. Untuk itu, jika DPRD tidak bisa memfasilitasi menyelesaikan masalah ini, maka akan saya lanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” tegas.
INA.com/ Masdar