HKN ke-62, Bupati Kab Bekasi Menyampaikan Pentingnya Menjaga Kesehatan Perkuat Akses Pelayanan yang Merata

Bekasi, INDO RI com. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelenggarakan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 bertema Sehat untuk Semua di Halaman Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jumat (13/11/2026).

Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja mengatakan, peringatan HKN menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat akses pelayanan kesehatan yang merata.

“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Bekasi mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Kita tahu bahwa sehat itu untuk semua,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kabupaten Bekasi saat ini telah berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Dengan capaian tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Kesehatan.

“Jadi, siapa pun yang sakit sudah di-cover BPJS. Tidak ada alasan rumah sakit atau puskesmas menolak warga Kabupaten Bekasi untuk berobat,” tegasnya.

Selain memperluas jaminan kesehatan, sebagai seorang dokter Bupati Asep juga mendorong peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Ia berharap seluruh puskesmas dan klinik di Kabupaten Bekasi ke depan dapat menyediakan layanan rawat inap untuk menangani penyakit-penyakit ringan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan.

“Ke depan saya ingin semua puskesmas dan klinik bisa memberikan pelayanan rawat inap untuk penyakit-penyakit ringan. Dengan begitu, masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asep juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

Penguatan sektor kesehatan perlu dilakukan melalui tiga prinsip utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penguatan layanan kesehatan menekankan 4 langkah utama yakni meliputi pembangunan dan renovasi puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit rujukan, pemenuhan serta pemerataan sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta penguatan pembiayaan kesehatan yang adil dan berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Bupati berharap kualitas hidup masyarakat semakin meningkat, sekaligus menghadirkan generasi yang sehat dan produktif.

“Selamat Hari Kesehatan Nasional. Semoga kita semua tetap semangat. Mari bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, karena Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat,” tutupnya.( gepas)

Kadis Damkar Kab Bekasi Di Dampingi Sekretaris Bersama Atlet Selam Peraih Medali Emas XV Porprov 2026

Bekasi,INDO RI,com. Tim selam Kabupaten Bekasi membuka persaingan cabang olahraga selam pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan torehan satu medali emas dan satu perunggu. Capaian tersebut menjadi modal awal bagi kontingen untuk mengejar target enam medali emas yang telah ditetapkan.

Medali emas pertama dipersembahkan Ragiel Az Zahra setelah tampil sebagai yang terbaik pada nomor 100 meter bifins putri. Sementara itu, medali perunggu diraih Azqi Athaya Ghaly dari nomor 100 meter bifins putra pada pertandingan hari pertama selam kolam.

Dukungan terhadap perjuangan atlet juga terlihat dari kehadiran Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi, Adeng Hudaya, yang menyaksikan langsung pertandingan di arena selam Porprov XV Jawa Barat 2026.

Adeng hadir dalam kapasitasnya sebagai bapak angkat cabor selam. Ia didampingi Sekretaris Dinas Damkar Kabupaten Bekasi, Kurnaepi, sekaligus mengikuti prosesi pengalungan medali dalam Upacara Penghormatan Pemenang (UPP).

Kehadiran jajaran Damkar tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi atlet yang sedang berjuang membawa nama Kabupaten Bekasi. Adeng juga memberikan motivasi agar para atlet tetap menjaga semangat, fokus, serta kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, perjuangan tim selam Kabupaten Bekasi masih cukup panjang. Ketua Cabor Selam Kabupaten Bekasi, Karuna Prayna Tarjadi, sebelumnya memasang target enam medali emas dari total 26 nomor yang dipertandingkan dalam Porprov Jabar 2026.

Dengan raihan satu emas dan satu perunggu pada hari pertama, tim selam masih membutuhkan lima medali emas tambahan untuk memenuhi target tersebut.

Konsistensi penampilan, kondisi fisik, serta kesiapan mental menjadi faktor penting yang harus dijaga para atlet dalam menghadapi persaingan pada nomor-nomor selanjutnya.

Dukungan dari bapak angkat cabor pun diharapkan tidak berhenti pada kehadiran saat pertandingan maupun seremoni penyerahan medali. Perhatian terhadap kebutuhan atlet dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian prestasi.

Raihan emas perdana Ragiel Az Zahra menjadi awal positif bagi tim selam Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, perjuangan para atlet akan berlanjut untuk mengamankan tambahan medali sekaligus mewujudkan target enam emas pada Porprov XV Jawa Barat 2026. (gepas)

Kemacetan SPBU Yosodadi Kian Meresahkan, Rozi Desak Polres Metro dan Polda Lampung Bongkar Dugaan Mafia BBM Serta Tertibkan Damtrek

METRO, INDO RI Com. Kondisi kemacetan di kawasan SPBU Yosodadi, Kota Metro, kian menuai sorotan. Persoalan yang terus mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat tersebut dinilai tidak boleh lagi dibiarkan tanpa penyelesaian. Ketua DPD Provinsi Gerakan Pemuda Berkarya (GPB), Rozi, secara tegas mendesak Ketua DPRD Kota Metro, Kapolres Metro, hingga Kapolda Lampung untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret.

Menurut Rozi, kemacetan terjadi di ruas jalan mulai dari kawasan RS Islam Kota Metro, sepanjang wilayah Kelurahan Yosodadi, hingga SPBU Yosodadi. Antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan menghambat mobilitas masyarakat.

Ironisnya, kemacetan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan. Pasien yang hendak menuju RS Islam Kota Metro, keluarga pasien, hingga kendaraan ambulans yang membutuhkan akses cepat menuju rumah sakit dapat terdampak akibat kepadatan kendaraan di sepanjang jalur tersebut.

Rozi menilai, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan lalu lintas biasa. Sebab, ketika akses menuju fasilitas kesehatan ikut terganggu, persoalannya telah menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat.

“Bayangkan jika ada pasien dalam kondisi darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi akses jalan justru terhambat kemacetan. Bagaimana jika ambulans membutuhkan akses cepat? Ini bukan persoalan sepele. Jangan sampai keselamatan masyarakat dipertaruhkan hanya karena persoalan kemacetan yang tidak kunjung ditangani,” tegas Rozi, Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, salah satu persoalan yang perlu segera ditertibkan adalah keberadaan kendaraan besar jenis damtrek yang diduga turut menjadi salah satu faktor penyebab dan memperparah kemacetan di kawasan tersebut.

Menurutnya, aktivitas kendaraan berat di tengah kepadatan lalu lintas harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Polres Metro bersama Polda Lampung diminta melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas kendaraan tersebut, termasuk kelengkapan administrasi, kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, serta kemungkinan pelanggaran jam operasional apabila terdapat aturan yang mengaturnya.

“Kami meminta Polres Metro dan Polda Lampung jangan hanya berdiri sebagai penonton. Turun langsung ke lapangan, periksa kendaraan damtrek yang diduga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Jika terbukti melanggar, lakukan penindakan tegas. Jangan biarkan aktivitas kendaraan tertentu mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.

Selain persoalan kendaraan damtrek, Rozi juga menyoroti dugaan praktik pengisian BBM dalam jumlah besar atau yang dikenal masyarakat sebagai aktivitas mengecor BBM. Ia meminta aparat tidak hanya berfokus pada antrean kendaraan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang beroperasi di balik aktivitas pengisian tersebut.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, apabila terbukti terjadi, bukan sekadar persoalan antrean panjang. Hal itu merupakan persoalan hukum yang berpotensi merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM sesuai peruntukannya.

Rozi mendesak Polres Metro dan Polda Lampung berkoordinasi dengan BPH Migas serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pola pengisian BBM, kendaraan yang digunakan, frekuensi pembelian, penggunaan barcode, hingga dugaan keterlibatan oknum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Ia juga meminta aparat mengusut kemungkinan adanya praktik penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Penanganan tidak boleh berhenti pada pengemudi atau pelaku lapangan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas.

“Kalau memang ada praktik mafia BBM, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menindak orang yang berada di lapangan, tetapi telusuri siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Kami meminta Polda Lampung dan Polres Metro serius mengusutnya. Jangan ada pembiaran dan jangan ada tebang pilih,” tegasnya.

Rozi mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian menggunakan kewenangan penegakan hukum secara maksimal apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam aktivitas distribusi maupun pengangkutan BBM.

“Jangan sampai aturan hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas. Jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, proses sesuai ketentuan hukum. Aparat harus berani bertindak. BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang berhak menerima, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan kelompok tertentu,” katanya.

Rozi juga secara khusus meminta Ketua DPRD Kota Metro tidak tinggal diam. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi kepentingan masyarakat, DPRD diharapkan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengelola SPBU dan instansi teknis, untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari persoalan yang semestinya dapat ditangani melalui koordinasi, pengawasan, dan penegakan aturan.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut tertib. Aparat juga harus berani menertibkan siapa pun yang terbukti melanggar. Jalan umum bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Begitu pula BBM bersubsidi, bukan untuk dikuasai oleh pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar ketentuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rozi meminta agar penanganan kemacetan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penertiban kendaraan damtrek, pengawasan aktivitas pengisian BBM, pengaturan antrean SPBU, hingga memastikan akses menuju RS Islam Kota Metro tetap terbuka dan tidak terhambat.

“Jangan menunggu sampai ada pasien yang terlambat mendapatkan pertolongan akibat akses jalan terhambat. Jangan menunggu masyarakat semakin resah baru kemudian bertindak. Persoalan ini sudah menyangkut keselamatan, ketertiban, dan kepentingan publik. Kami meminta Polres Metro dan Polda Lampung segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar memberikan imbauan,” pungkasnya.

Ia berharap desakan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan aparat dalam menjalankan tugas tidak cukup diukur dari kehadiran di lapangan, tetapi juga dari keberanian menegakkan aturan, mengungkap dugaan pelanggaran, serta memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas jalan yang aman, lancar, dan pelayanan publik yang tidak terhambat.

Bagi Rozi, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai antrean BBM, aktivitas kendaraan berat, maupun dugaan praktik penyalahgunaan distribusi minyak justru mengalahkan hak masyarakat untuk melintas dengan aman, memperoleh pelayanan kesehatan, dan menikmati distribusi energi yang tepat sasaran.
Red.

Disdamkar Kerahkan 7 Unit Armada 1 Dari PMI Tanga ni Kebakaran

Bekasi, INDO RI, com. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi mengerahkan sejumlah 7 dan 1 dari PMI unit armada untuk memadamkan kebakaran yang melanda rumah tinggal sekaligus ruko perabotan di Kampung Sempuh Darussalam RT 03/RW 02, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Minggu (8/11/2026).

Kebakaran yang menghanguskan bangunan milik Hasim alias Wahyudi (60) tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan informasi awal petugas, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik.

Danton Damkar Kabupaten Bekasi, Wawan Lesmana, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan kebakaran. Sebanyak beberapa unit pemadam diberangkatkan dari sejumlah pos untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian.

“Setelah menerima laporan, anggota langsung kami berangkatkan untuk melakukan penanganan kebakaran. Unit pertama berangkat pukul 18.05 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 18.25 WIB,” ujar Wawan.

Ia menjelaskan, petugas langsung berupaya menjinakkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Proses pemadaman dan penanganan berlangsung hingga pukul 20.40 WIB.

Dalam operasi tersebut, Damkar Kabupaten Bekasi mengerahkan armada dari Pos Pilar, Mako, Pemda, WBM, dan Jababeka. Penanganan juga melibatkan unsur TNI serta Palang Merah Indonesia (PMI) guna membantu kelancaran proses di lapangan.

Berdasarkan laporan petugas, luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.200 meter persegi. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, meskipun dugaan awal mengarah pada korsleting listrik.

Wawan mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan keamanan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha. Pemeriksaan kabel, stop kontak, dan peralatan elektronik secara berkala dinilai penting untuk meminimalkan risiko terjadinya kebakaran.

“Jangan mengabaikan kondisi instalasi listrik. Pastikan kabel dan peralatan listrik dalam keadaan baik serta tidak digunakan secara berlebihan agar potensi kebakaran bisa dicegah,” pesannya.

Informasi kejadian tersebut disampaikan oleh Eka M dari Pleton II Damkar Kabupaten Bekasi. Berkat penanganan petugas gabungan, proses pemadaman akhirnya dapat diselesaikan pada pukul 20.40 WIB.( gepas)

DPMD Kab Bekasi Dorong Perluasan Penggunaan Sistem Elektronik atau e-voting Tahun Depan

Bekasi,INDO RI com.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi mendorong perluasan penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.

Penerapan teknologi digital tersebut dinilai mampu mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara sekaligus meningkatkan efisiensi biaya penyelenggaraan pemilihan.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengatakan pelaksanaan e-voting pada Pilkades Serentak 2026 menjadi pengalaman penting untuk pengembangan sistem pemilihan digital di Kabupaten Bekasi. Pihaknya berharap penerapan teknologi tersebut dapat diperluas secara bertahap dengan dukungan dan pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau melihat contoh daerah lain seperti Karawang, Indramayu, dan Sumedang yang sudah mengembangkan pemilihan secara digital, kita juga berharap bisa mengarah ke sana. Tentunya dengan arahan dan bimbingan dari DPMD Provinsi Jawa Barat,” ujar Iman usai pelantikan kepala desa terpilih di Plaza Pemkab Bekasi, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, penggunaan e-voting dalam Pilkades 2026 mendapat respons positif dari masyarakat. Selain mempermudah proses pemungutan suara, sistem digital juga memberikan keuntungan dari sisi kecepatan penyelesaian penghitungan dibandingkan metode konvensional.

“Banyak masyarakat yang menerima dan mendukung e-voting. Setelah merasakan langsung, mereka mengetahui bahwa prosesnya lebih cepat dan efektif. Bahkan, penyelesaiannya bisa sekitar dua jam lebih cepat,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, penerapan e-voting juga dinilai memiliki potensi efisiensi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan perangkat dan logistik pemilihan. Berdasarkan pelaksanaan tahun ini, dukungan pengadaan perangkat digital dari pemerintah provinsi membutuhkan biaya sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta.

“Kalau dari sisi alat, kebutuhannya sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta. Dengan sistem digital, kebutuhan logistik lainnya bisa lebih efisien. Namun, sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan di TPS tetap diperlukan,” ungkapnya.

Meski demikian, perluasan e-voting membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari kesiapan perangkat, pendataan pemilih, hingga pendampingan teknis. Salah satu perhatian utama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat lanjut usia agar dapat mengikuti proses pemungutan suara digital dengan mudah.

“Yang masih perlu mendapatkan pendampingan terutama masyarakat yang sudah sepuh. Mereka perlu dikawal agar bisa mengikuti proses pemungutan suara digital dengan nyaman dan tidak mengalami kesulitan,” katanya.

Iman menegaskan, pengembangan sistem pemilihan digital tidak dapat dilakukan hanya oleh DPMD. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pemerintah desa, penyelenggara, dan masyarakat, agar penerapannya berjalan optimal.

“Harus ada keterlibatan semua pihak. Mulai dari perencanaan, regulasi, pelaksanaan sampai evaluasi, seluruh stakeholder harus memberikan dukungan agar penerapan digitalisasi Pilkades ke depan semakin baik,” tegasnya.

Selain pengembangan teknologi, DPMD juga akan mengevaluasi berbagai dinamika dalam penyelenggaraan Pilkades 2026, termasuk persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dan dugaan ketidaknetralan.

“Tercatat sekitar 29 pemohon dari 15 hingga 16 desa telah menyampaikan keberatan yang difasilitasi melalui mediasi dengan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN),” imbuhnya.

Dikatakannya berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan penyelenggaraan Pilkades berikutnya.

“Dengan evaluasi dan dukungan seluruh pihak, pengembangan e-voting diharapkan tidak hanya menghadirkan proses pemilihan yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga semakin tertib, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” terangnya. (gepas)

Dishub Kab Bekasi Siapkan Langkah Penataan Lampu Penerangan Umum(PJU) di Ruas Jalan Nasional

Bekasi, INDO RI , com. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi mulai menyiapkan langkah penataan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang ganda di sejumlah ruas Jalan Nasional. Namun, pembongkaran belum dapat dilakukan karena masih menunggu proses serah terima aset dari instansi terkait.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Andi Suhadhi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei lapangan bersama perwakilan instansi terkait di tingkat Provinsi Jawa Barat. Survei tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lampu PJU sekaligus membahas mekanisme penataan fasilitas penerangan jalan yang terpasang ganda.
Menurut Andi, penanganan PJU di ruas Jalan Nasional tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Pasalnya, terdapat pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang harus diperhatikan.

Ia menjelaskan, Dishub Kabupaten Bekasi perlu memastikan terlebih dahulu status kepemilikan serta administrasi aset sebelum melakukan pembongkaran. Langkah tersebut penting agar proses penataan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan terkait kewenangan pengelolaan barang milik negara maupun daerah.
Andi menegaskan, meskipun keberadaan lampu PJU ganda sudah menjadi perhatian dan perlu ditata, pihaknya tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Terlebih, fasilitas penerangan jalan tersebut berada di ruas jalan yang memiliki kewenangan pengelolaan berbeda dengan jalan kabupaten.

“Pada prinsipnya, kami sudah melakukan survei bersama pihak terkait. Namun, untuk pembongkaran masih menunggu proses serah terima aset terlebih dahulu. Setelah administrasi dan kewenangannya jelas, baru bisa kami tindak lanjuti,” jelasnya saat diwawancarai pada Selasa (20/10/2026).
Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar proses serah terima aset dapat berjalan sesuai ketentuan. Dishub juga berupaya menyamakan persepsi dengan pihak terkait mengenai langkah teknis yang harus dilakukan dalam penataan lampu PJU tersebut.
Ia menilai, keberadaan lampu PJU yang terpasang ganda perlu dievaluasi agar pemanfaatan fasilitas penerangan jalan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih infrastruktur.
Selain menyangkut efektivitas penggunaan fasilitas, penataan PJU juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat.

Karena itu, pembongkaran nantinya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta kebutuhan penerangan di masing-masing ruas jalan.
Dishub Kabupaten Bekasi berharap proses serah terima aset dapat segera diselesaikan sehingga rencana pembongkaran lampu PJU ganda di sejumlah ruas Jalan Nasional bisa segera direalisasikan.
Dengan demikian, penataan fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus memperjelas tanggung jawab pengelolaan aset antarlembaga.
Selain itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deny Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa penataan lampu PJU ganda perlu dilakukan melalui tahapan yang terukur, terutama menyangkut kondisi fasilitas di lapangan dan kejelasan status aset.
Menurutnya, keberadaan lampu PJU yang terpasang ganda menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi agar fasilitas penerangan jalan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Ya, namun pelaksanaan pembongkaran tetap harus menunggu penyelesaian administrasi serah terima aset serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan,” katanya.
Deny menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil koordinasi dan survei lapangan setelah proses administrasi selesai. Dengan demikian, penataan maupun pembongkaran fasilitas PJU dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak mengganggu pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat.
Ia berharap, melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait, penataan PJU di sejumlah ruas Jalan Nasional Kabupaten Bekasi dapat segera direalisasikan.( gepas)

Ajak Publik Cek Transparansi, Tri Agus Kesuma Ajak Semua Pihak Baca Perda No 8 Tahun 2025 Pasal 19b, Masih PLT atau DIKUKUHKAN di JDIH Lampung Tengah

Gunung Sugih, INDO RI Com. Lampung Tengah -* Transparansi produk hukum daerah menjadi kunci kepercayaan publik. Untuk itu, pelapor Perda No 8 Tahun 2025 tentang SOTK, Tri Agus Kesuma, mengajak semua pihak, mulai dari Kepala OPD, anggota DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membaca naskah Perda No 8 Tahun 2025 di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Lampung Tengah.

Ajakan ini disampaikan Tri Agus Kesuma sebagai bentuk edukasi hukum, agar publik memahami langsung isi Perda yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah tersebut, khususnya pada Pasal 19b.

“Saya mengajak semua Kepala OPD, rekan-rekan DPRD yang dulu ikut Paripurna pengesahan, pihak Polres dan Kejaksaan, serta masyarakat, untuk membuka JDIH Lampung Tengah. Silakan baca Perda No 8 Tahun 2025, baca Pasal 19b nya, pahami narasi nya. JDIH itu milik publik, sampai saat berita ini ditulis Perda No 8 Tahun 2025 masih ada, gratis, bisa diakses kapan saja,” ujar Tri Agus Kesuma, Minggu (18/10/2026) sore.

Menurut Tri, dengan membaca langsung di JDIH, setiap pihak bisa membandingkan antara dokumen yang ada di JDIH dengan naskah asli hasil Rapat Paripurna DPRD yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Eksekutif. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada perbedaan narasi antara hasil pengesahan Paripurna dengan dokumen yang diunggah di JDIH.

“Kalau kita semua baca di sumber yang sama, di JDIH, maka diskusinya akan lebih sehat. Tidak ada tafsir liar. Kita lihat bersama, apa yang tertulis di JDIH. Setelah itu kita sandingkan dengan naskah Paripurna yang asli yang ada di Bagian Hukum Sekretariat DPRD dan yang arsipnya sudah ada di Polda,” jelasnya.

Ia berharap, dengan semua pihak membaca Perda No 8 Tahun 2025 di JDIH, maka polemik tentang perbedaan narasi antara hasil Paripurna yang menyebutkan DIKUKUHKAN dengan dokumen di JDIH yang menyebutkan menunjuk PLT bisa menjadi terang benderang.

“Silakan cek JDIH malam ini, besok pagi, kapan saja. Rekam atau Print Pasal 19b nya. Setelah itu kita diskusi berbasis dokumen, bukan berbasis rumor. Itu yang sehat untuk Lampung Tengah,” tutup Tri.

Sementara itu, JDIH Kabupaten Lampung Tengah dapat diakses melalui website resmi Pemkab Lampung Tengah di http://jdih.lampungtengahkab.go.id. Masyarakat diimbau untuk mengunduh Perda No 8 Tahun 2025 dan mencermati setiap pasalnya.

Ajakan ini semata-mata untuk edukasi dan transparansi publik, bukan untuk menuduh pihak manapun. Penilaian hukum sepenuhnya diserahkan kepada Polres dan Kejaksaan.
Red.

Plt Bupati Bersama Sekretaris Daerah Kab Bekasi Menerima massa Aksi Damai Solidaritas Wartawan..

Bekasi,INDO RI,com. Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja didampingi Sekretaris Daerah Endin Samsudin, menerima massa Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya yang menyampaikan tuntutan terkait persoalan dugaan penghinaan terhadap wartawan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Plt Bupati Asep Surya Atmaja terjun langsung menemui massa aksi yang melakukan demonstrasi di Bundaran Patung Golok kompleks Pemkab Bekasi, pada Kamis (15/10/2026).
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta pertanggungjawaban dan pencopotan Kepala DLH Kabupaten Bekasi serta mendorong dilakukannya pemeriksaan secara objektif, menyeluruh dan transparan.

Kedua, mendesak adanya penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap perlindungan dan martabat insan pers, termasuk komitmen membangun hubungan yang profesional antara pemerintah daerah dan wartawan.
Ketiga, meminta agar laporan kepolisian terkait dugaan peristiwa tersebut tetap diproses secara profesional dan tuntas sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.
Massa aksi selanjutnya diterima Plt Bupati Bekasi dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bekasi menyampaikan sikap sebagai respons atas tiga tuntutan yang disampaikan massa aksi. Pernyataan tersebut dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mewakili Plt. Bupati Bekasi.

Terkait tuntutan pemeriksaan dan pencopotan Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi menyatakan akan menindaklanjutinya terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menindaklanjuti terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil,” demikian pernyataan sikap Pemkab Bekasi yang dibacakan Sekda.
Pemkab Bekasi juga memperhatikan batasan kewenangan Plt. Bupati Bekasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Terkait tuntutan permintaan maaf resmi serta jaminan tidak adanya lagi penghinaan atau intimidasi terhadap wartawan, Pemkab Bekasi menegaskan penghormatan dan dukungannya terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menghormati antara pemerintah dengan insan pers.
“Pemkab Bekasi menghormati dan mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, saling menghormati satu sama lain sehingga kesalahpahaman ini tidak terjadi kembali,” demikian pernyataan tersebut.
Sementara terkait tuntutan agar proses hukum dikawal hingga tuntas dan ditegakkannya akuntabilitas pejabat publik, Pemkab Bekasi menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sesuai dengan tahapan dan mekanisme prosedur yang berlaku,” kata Endin saat membacakan pernyataan sikap.
Pemkab Bekasi memastikan setiap tindak lanjut atas tuntutan tersebut dilakukan sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan massa aksi dan penyampaian pernyataan sikap tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bekasi untuk membuka ruang komunikasi dengan insan pers dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.( gepas)

DPMD Tegaskan Para Penjabat (Pj) Kepala Desa Jaga Kesinambungan Pelayanan Publik

Bekasi, INDO RI,Com. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, menegaskan para penjabat (Pj) kepala desa harus menjaga kesinambungan pelayanan publik, mengamankan aset desa, serta memastikan pengelolaan keuangan tetap tertib selama masa transisi pemerintahan desa. Penegasan ini penting agar pergantian kepemimpinan tidak mengganggu pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan desa.
Iman mengatakan, para Pj kepala desa yang bertugas selama 35 hari harus menjalankan amanah sesuai ketentuan, dengan mengutamakan pelayanan di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Seluruh urusan administrasi serta tata kelola pemerintahan desa juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Prinsip pemerintahan tidak boleh ada yang kosong. Pelayanan harus diutamakan, baik di bidang pemerintahan, masyarakat, maupun pembangunan,” tegas Iman pada Jumat (09/10/2026).
Ia menjelaskan, masa penugasan Pj kepala desa merupakan periode penting untuk memastikan proses peralihan kepemimpinan berjalan lancar hingga kepala desa definitif dilantik. Karena itu, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan keberadaan aset desa perlu mendapat perhatian khusus.
“Perangkat pemerintahan tidak boleh diganti semena-mena karena ada ketentuannya. Termasuk aset desa, itu harus diamankan dan wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
DPMD Kabupaten Bekasi juga akan melakukan pemantauan terhadap administrasi dan pengelolaan aset di setiap desa. Pemeriksaan tersebut mencakup dokumen pendukung, surat keputusan, laporan, serta data inventarisasi barang milik desa guna memastikan seluruhnya tercatat dengan baik.
Iman menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah desa untuk melakukan monitoring dan mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Inspektorat sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintahan desa.
“Kami akan melakukan pengecekan dan mengundang masing-masing desa untuk monitoring. Hasilnya nanti kami laporkan kepada Inspektorat,” jelasnya.
Menurutnya, pengamanan aset dan ketertiban administrasi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, terutama terhadap aset yang berkaitan dengan kekayaan desa dan penggunaan anggaran. Langkah ini diperlukan untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah timbulnya persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan pada masa peralihan kepemimpinan.
Selain kepada para Pj kepala desa, Iman juga mengimbau para calon kepala desa yang belum memperoleh kemenangan dalam pemilihan agar menerima hasilnya dengan lapang dada. Ia mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu persatuan masyarakat.
“Harus ikhlas, siap menang dan harus ikhlas, siap kalah. Ini Bekasi kita, yang harus sama-sama kita jaga. Kepentingan masyarakat harus tetap diutamakan,” tutupnya.( gepas)

Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS Mencuat di SMPN 2 Trimurjo, Masyarakat Desak Inspektorat Lakukan Audit Investigatif

Lampung Tengah, INDO RI Com. Indikasi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah mencuat di SMPN 2 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala SMPN 2 Trimurjo, Tursino, S.Pd., diduga mengalokasikan anggaran negara tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan yang berlaku.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, indikasi ketidaksesuaian terlihat pada laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi fisik di lapangan.

Dugaan praktik penggelembungan anggaran ditemukan pada beberapa komponen, terutama alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengadaan barang dan jasa.

​Dalam laporan realisasi tersebut, pengeluaran untuk komponen sarana dan prasarana dianggarkan mencapai sekitar 35 persen dari total dana yang diterima sekolah.

Angka ini disinyalir melanggar Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2026, yang membatasi alokasi penggunaan dana untuk sarana dan prasarana maksimal sebesar 20 persen.

​Menanggapi temuan tersebut, sejumlah elemen masyarakat bersama para wali murid mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

​Audit investigatif dinilai sangat penting guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, sekaligus menjaga integritas tata kelola anggaran di lingkungan pendidikan setempat.
Red.