Kemacetan SPBU Yosodadi Kian Meresahkan, Rozi Desak Polres Metro dan Polda Lampung Bongkar Dugaan Mafia BBM Serta Tertibkan Damtrek

METRO, INDO RI Com. Kondisi kemacetan di kawasan SPBU Yosodadi, Kota Metro, kian menuai sorotan. Persoalan yang terus mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat tersebut dinilai tidak boleh lagi dibiarkan tanpa penyelesaian. Ketua DPD Provinsi Gerakan Pemuda Berkarya (GPB), Rozi, secara tegas mendesak Ketua DPRD Kota Metro, Kapolres Metro, hingga Kapolda Lampung untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret.

Menurut Rozi, kemacetan terjadi di ruas jalan mulai dari kawasan RS Islam Kota Metro, sepanjang wilayah Kelurahan Yosodadi, hingga SPBU Yosodadi. Antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan menghambat mobilitas masyarakat.

Ironisnya, kemacetan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan. Pasien yang hendak menuju RS Islam Kota Metro, keluarga pasien, hingga kendaraan ambulans yang membutuhkan akses cepat menuju rumah sakit dapat terdampak akibat kepadatan kendaraan di sepanjang jalur tersebut.

Rozi menilai, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan lalu lintas biasa. Sebab, ketika akses menuju fasilitas kesehatan ikut terganggu, persoalannya telah menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat.

“Bayangkan jika ada pasien dalam kondisi darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi akses jalan justru terhambat kemacetan. Bagaimana jika ambulans membutuhkan akses cepat? Ini bukan persoalan sepele. Jangan sampai keselamatan masyarakat dipertaruhkan hanya karena persoalan kemacetan yang tidak kunjung ditangani,” tegas Rozi, Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, salah satu persoalan yang perlu segera ditertibkan adalah keberadaan kendaraan besar jenis damtrek yang diduga turut menjadi salah satu faktor penyebab dan memperparah kemacetan di kawasan tersebut.

Menurutnya, aktivitas kendaraan berat di tengah kepadatan lalu lintas harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Polres Metro bersama Polda Lampung diminta melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas kendaraan tersebut, termasuk kelengkapan administrasi, kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, serta kemungkinan pelanggaran jam operasional apabila terdapat aturan yang mengaturnya.

“Kami meminta Polres Metro dan Polda Lampung jangan hanya berdiri sebagai penonton. Turun langsung ke lapangan, periksa kendaraan damtrek yang diduga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Jika terbukti melanggar, lakukan penindakan tegas. Jangan biarkan aktivitas kendaraan tertentu mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.

Selain persoalan kendaraan damtrek, Rozi juga menyoroti dugaan praktik pengisian BBM dalam jumlah besar atau yang dikenal masyarakat sebagai aktivitas mengecor BBM. Ia meminta aparat tidak hanya berfokus pada antrean kendaraan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang beroperasi di balik aktivitas pengisian tersebut.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, apabila terbukti terjadi, bukan sekadar persoalan antrean panjang. Hal itu merupakan persoalan hukum yang berpotensi merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM sesuai peruntukannya.

Rozi mendesak Polres Metro dan Polda Lampung berkoordinasi dengan BPH Migas serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pola pengisian BBM, kendaraan yang digunakan, frekuensi pembelian, penggunaan barcode, hingga dugaan keterlibatan oknum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Ia juga meminta aparat mengusut kemungkinan adanya praktik penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Penanganan tidak boleh berhenti pada pengemudi atau pelaku lapangan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas.

“Kalau memang ada praktik mafia BBM, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menindak orang yang berada di lapangan, tetapi telusuri siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Kami meminta Polda Lampung dan Polres Metro serius mengusutnya. Jangan ada pembiaran dan jangan ada tebang pilih,” tegasnya.

Rozi mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian menggunakan kewenangan penegakan hukum secara maksimal apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam aktivitas distribusi maupun pengangkutan BBM.

“Jangan sampai aturan hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas. Jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, proses sesuai ketentuan hukum. Aparat harus berani bertindak. BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang berhak menerima, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan kelompok tertentu,” katanya.

Rozi juga secara khusus meminta Ketua DPRD Kota Metro tidak tinggal diam. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi kepentingan masyarakat, DPRD diharapkan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengelola SPBU dan instansi teknis, untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari persoalan yang semestinya dapat ditangani melalui koordinasi, pengawasan, dan penegakan aturan.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut tertib. Aparat juga harus berani menertibkan siapa pun yang terbukti melanggar. Jalan umum bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Begitu pula BBM bersubsidi, bukan untuk dikuasai oleh pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar ketentuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rozi meminta agar penanganan kemacetan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penertiban kendaraan damtrek, pengawasan aktivitas pengisian BBM, pengaturan antrean SPBU, hingga memastikan akses menuju RS Islam Kota Metro tetap terbuka dan tidak terhambat.

“Jangan menunggu sampai ada pasien yang terlambat mendapatkan pertolongan akibat akses jalan terhambat. Jangan menunggu masyarakat semakin resah baru kemudian bertindak. Persoalan ini sudah menyangkut keselamatan, ketertiban, dan kepentingan publik. Kami meminta Polres Metro dan Polda Lampung segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar memberikan imbauan,” pungkasnya.

Ia berharap desakan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan aparat dalam menjalankan tugas tidak cukup diukur dari kehadiran di lapangan, tetapi juga dari keberanian menegakkan aturan, mengungkap dugaan pelanggaran, serta memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas jalan yang aman, lancar, dan pelayanan publik yang tidak terhambat.

Bagi Rozi, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai antrean BBM, aktivitas kendaraan berat, maupun dugaan praktik penyalahgunaan distribusi minyak justru mengalahkan hak masyarakat untuk melintas dengan aman, memperoleh pelayanan kesehatan, dan menikmati distribusi energi yang tepat sasaran.
Red.

0Shares
Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Metro Harjimat S.Pd., M.Pd Ucapkan Selamat HUT RI ke 81

METRO, INA RI. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kepala Sekolah SMKN 2 Metro, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan kebangsaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Metro.

Dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026), Harjimat S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ajang refleksi bersama untuk memperkuat persatuan, keadilan sosial, serta keterbukaan dalam pembangunan daerah dan dunia pendidikan.

Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah perjuangan para pahlawan. Meski dalam keadaan pemerintahan daerah yang tidak menentu, tugas kita sekarang adalah menjaga warisan tersebut dengan memastikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Harjimat.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dan peran dunia pendidikan sangat penting untuk memastikan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di Kota Metro berjalan tepat sasaran, bebas dari praktik korupsi, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat silaturahmi antarmasyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.

“Di momen HUT Kemerdekaan ini, saya mengajak kita semua sebagai warga negara untuk aktif mengawal kebijakan dan anggaran pembangunan di Kota Metro, sesuai dengan tupoksi kita,” harapnya.

Lebih lanjut, Harjimat menyebut semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Generasi muda, kata dia, perlu terus didorong untuk berinovasi, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Menurutnya, makna kemerdekaan juga tercermin dari adanya kemajuan yang dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun. Pembangunan tidak boleh berjalan stagnan tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya nyata dan kebersamaan. Merdeka!” pungkas Harjimat
Red.

0Shares
Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-46 Kepada Kadisdikbud Lampung, Kepala Sekolah SMKN 2 Metro : Teruslah Menjadi Teladan Kemajuan Pendidikan

Lampung Tengah, Indo Ri.Com. Momentum bahagia menyelimuti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H., yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-46.

Ucapan selamat, doa, dan apresiasi mengalir deras dari berbagai kalangan, salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Salah satunya dari Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Metro,
​menyampaikan ucapan selamat secara khusus atas bertambahnya usia birokrat muda yang dikenal visioner tersebut.
​”Selamat Ulang Tahun yang ke-46 kepada Bapak Thomas Amirico, S.STP., M.H.

“Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kebahagiaan bersama keluarga, serta kekuatan lahir dan batin dalam memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, ujarnya. Rabu (15/7/2026)

​Lebih lanjut, Pak Harjimat S.Pd., M.Pd., juga menyampaikan harapan besar agar di usia yang semakin matang ini, Kadisdikbud Lampung dapat terus membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Bumi Ruwa Jurai. Rekam jejak kepemimpinan Thomas Amirico dinilai memberikan warna baru yang progresif.

​”Kami berharap Bapak Thomas Amirico terus menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya dan tetap menjadi penggerak utama dalam memajukan mutu serta kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

​Sinergitas dan pengawasan dari stakeholder diharapkan dapat terus berjalan beriringan dengan kebijakan solutif dari Disdikbud Lampung demi melahirkan generasi emas Lampung yang cerdas dan berkarakter ungkap Harjimat diselah selah kesibukannya sebagai Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Metro.
Red.

0Shares
Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik

BANDAR LAMPUNG, INA RI Com. Sikap politik PDIP sudah jelas. PDIP sebagai partai penyeimbang kebijakan pemerintah pusat. Sepanjang demi kemaslahatan rakyat, maka kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus didukung.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Lampung Winarti di dalam acara Musancab VI DPC PDIP Bandarlampung, Sabtu (14/2/2026).

Selain itu, Winarti mengatakan, Bandarlampung adalah aset PDIP yang harus dijaga. Oleh karena itu, lanjutnya, siapapun yang menjadi ketua PAC, harus didukung dengan baik. Berikan kesempatan karena regenerasi itu diperlukan.

“Semua harus menghormati dan menghargai. Politik itu merangkul bersama. Berpolitik itu dibuat senang dan bersuka cita. Itu sejatinya membangun bersama. Berdiri di atas kebenaran,” ujarnya.

Ketua DPC PDIP Bandarlampung Dedi Yuginta mengatakan, salah satu tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja.

Dedi Yuginta juga menyampaikan terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga terlaksana kegiatan Musancab VI DPC PDIP Bandarlampung dengan baik.

“Ini berkat dukungan semua pihak, baik dari semua kader maupun semua anggota Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung,” ujarnya.
Yodi.

0Shares
Ketua DPP Permata Kota Metro Lampung Berbagi juma”at Berkah.

6 Februari 2026

KOTA METRO, INA RI Com. KabarsumateraCom– Ketua DPP permata Rozi Fernando pengurus Cabang Kota Metro membagikan nasi kotak kepada masyarakat yang membutuhkan, Ketua DPP Permata Kota Metro Lampung Berbagi juma”at Berkah. (06/02/2026).

Pembagian nasi kotak yang dilakukan oleh ketua DPP Permata,dan di dukung oleh hamba Allah Dinas Kesehatan,Hamba Allah Rs.A.Yani,Hamba Allah Dishub dan selain nya.

Akan d bagikan oleh organisasi yang sudah ditetapkan sebagai konstituen. Dan akan d bagikan lokasi tepat nya di jl.Ahmad Yani depan Bank Lampung taman kotaJalan itu disambut antusias warga Bumi Sai Wawai.

Ketua DPP Permata mengatakan membagikan makanan siap saji kepada masyarakat Kota metro yang tidak mampu merupakan program rutin pada hari Jumat yang berkah.

Adapun sasaran penerima bantuan, para pengemudi jasa aplikasi daring, lansia, juru pakir, pencari barang bekas, petugas kebersihan, tukang becak dan pedagang pinggir jalan.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian insan pers terhadap lingkungan sekitar, sekaligus ajang mempererat hubungan dengan masyarakat

Ketua permata menyampaikan bahwa Jum’at Berkah bukan hanya soal berbagi makanan, melainkan juga bentuk nyata dari solidaritas sosial kepada masyarakat kota metro.

Yang kami bagikan mungkin tidak seberapa, tapi senyum dan kebahagiaan yang tercipta jauh lebih berharga. Ini cara kami menjalin silaturahmi dan menumbuhkan rasa simpati kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya para anggota ormas permata terjun langsung membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan, pengemudi ojek online, tukang becak, dan warga sekitar yang membutuhkan.

Program ini telah berjalan konsisten hampir tiap bulan dan terus mendapat comenan dari masyarakat saya ketemu trus jumaat berkah nya tandas Evi.
(Red)

0Shares
Hormati Proses Hukum, Wali Kota Metro Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Dugaan Penipuan

METRO, INA RI Com. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dengan didampingi kuasa hukumnya, Edi Ribut Herwanto memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Metro, Kamis (5/2). Sikap kooperatif ini menunjukkan keseriusannya menghormati proses hukum, meski laporan yang dihadapi dinilai tidak tepat sasaran.

Diketahui, Bambang dilaporkan oleh mantan THL Pemkot Metro yakni Putri Dahlia atas dugaan penipuan karena dianggap tidak menepati janji untuk tidak merumahkan ratusan tenaga honorer.

Usai pemeriksaan, Bambang menjelaskan, Pemkot Metro tidak ingkar janji. Dimana, tidak ada THL yang dirumahkan sejak aksi September 2025. Pemkot juga terus membayar gaji THL hingga kontrak berakhir di Desember 2025.

“Tetapi untuk penghentian kontrak adalah konsekuensi kepatuhan kami pada UU ASN yang melarang perpanjangan honorer,” jelasnya.

Dia mengatakan, Pemkot Metro menghadapi situasi dilematis. Pihaknya, ingin mempertahankan para THL tersebut, namun disisi lain ada kewajiban mutlak untuk tunduk pada hukum nasional.

“Meski dalam hati ingin mempertahankan, kami tidak bisa menentang aturan pusat. Kebijakan ini untuk mencegah pembengkakan belanja daerah dan menjunjung meritokrasi,” jelasnya.

Melihat Analisis Hukum Janji di Bawah Tekanan dan Konflik dengan UU

Kuasa hukum Wali Kota Metro, Edi Ribut, memaparkan analisis mendalam yang membela langkah kliennya.

Dokumen kesepakatan yang ditandatangani saat unjuk rasa September 2025 dinilai lahir dari situasi tertekan.

“Kesepakatan yang lahir karena paksaan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata. Ia bisa dibatalkan,” jelas Edi.

Isi perjanjian yang menjanjikan pemertahanan permanen bertentangan dengan UU No. 20/2023 tentang ASN dan Putusan MK No. 1119/PUU-XXII/2024, yang melarang perpanjangan kontrak non-ASN. “Perjanjian yang isinya melanggar undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum,” tegasnya.

Menurut Edi unsur pidana tidak terpenuhi, laporan penipuan tidak berdasar. “Tidak ada kebohongan atau tipu muslihat untuk keuntungan pribadi. Ini murni persoalan administratif dan kepatuhan pada regulasi, bukan pidana.”

Edi juga menegaskan Pemkot menghindari risiko hukum yang Lebih Besar bila memperpanjang kontrak, justru akan menyeret Pemkot pada pelanggaran hukum yang dapat berujung pada tuntutan kerugian negara.

“Kepatuhan pada UU ASN adalah pilihan yang tepat dan bertanggung jawab secara hukum,” pungkas Edi.
Yodi.

0Shares
Satpol PP, Protokol Metro dan Wartawan Sepakat Jaga Kondusifitas

METRO, INA RI Com. Riuh pemberitaan permasalahan yang terjadi ini, hari Rabu, 15 Januari 2026, di Aula Pemda Metro, terkait dugaan adanya pelarangan wartawan mengambil gambar pada acara Rakor yang digelar Pemerintah Kota Metro.
Akhirnya, permasalahan ini berakhir damai setelah ketiga belah pihak anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Protokol dan rekan-rekan jurnalis, yakni Rusia dan Roby bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO), Yodie Effendi, disamping oleh Benny Sanjaya Sekretaris IWO, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kota Metro, Jose Sarmento, perwakilan dari Protokol, serta disaksikan oleh rekan-rekan dari Polres Metro. Acara berlangsung dengan suasana damai dan penuh kekeluargaan.

Yodie Effendi berharap, melalui pertemuan ini, permasalahan serupa tidak terulang lagi. Ia menekankan pentingnya Satpol-PP dan wartawan yang bertugas di lapangan saling menjaga agar tidak ada lagi miskomunikasi antara awak media.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik tua maupun muda, bahwa kita masih perlu belajar mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan. Sehingga, saat berkumpul di sini, kita tidak saling berebut siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita harus mengakui kesalahan masing-masing,” ujar Yodie pada Kamis (15/01/2026).

Yodie juga menambahkan bahwa jika permasalahan ini terus diungkit-ungkit, tidak akan ada penyelesaian. Oleh karena itu, demi menjaga kondusivitas dan kenyamanan rekan-rekan media serta Satpol-PP di lapangan, ia menyarankan agar saling memaafkan.

“Kita sama-sama menjaga marwah media, begitu juga dengan Satpol-PP,” katanya.

Yodie berharap Satpol-PP, Protokol, dan wartawan dapat bersama-sama menjaga kondusivitas di Kota Metro.

“Sama-sama kita memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing ke depan, agar kita saling menjaga lebih santun lagi dalam memperingatkan rekan-rekan media. Mengapa kita harus ribut-ribut setiap kali bertemu di lapangan, padahal kita sama-sama menjalankan tugas. Sehingga, isu yang beredar bahwa akan ada pelaporan oleh IWO Kota Metro tidak dilanjutkan, karena ini kesadaran kita bahwa ini hanyalah miskomunikasi antara awak media, Protokol, dan anggota Satpol-PP yang sama-sama bertugas,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan oleh Kasatpol-PP Kota Metro, Jose Sarmento, yang mengatakan bahwa kejadian tersebut memang hanya kesalahpahaman antara anggota di lapangan.

“Ya, ini hanya miskomunikasi antara anggota yang bertugas dengan wartawan yang sama-sama sedang menjalankan tugasnya masing-masing,” ujarnya.

Sebagai pimpinan Satpol-PP Kota Metro, Jose Sarmento juga memahami permasalahan yang terjadi dan meminta maaf jika penyampaian anggotanya kepada media kurang baik di lapangan.

“Ya, mungkin karena di lapangan, sama-sama sedang menjalankan tugas. Sehingga, diharapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang sifatnya menyinggung awak media,” katanya.

Jose juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi anggotanya agar permasalahan serupa tidak terulang di masa depan.

“Ya, mungkin sebelum acara dimulai, bisa diumumkan dulu kepada teman-teman media mengenai aturan pengambilan gambar, atau aturan-aturan yang akan diterapkan saat acara seremonial dan sebagainya,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Jose, yang menyatakan bahwa Kasatpol-PP siap bersinergi dengan media untuk membangun Kota Metro yang lebih baik lagi.
Yodi

0Shares
Walikota Metro Minta Maaf dan Akan Panggil Oknum Satpol PP Terkait Dugaan Penghalangan Kerja Jurnalistik

METRO, INA RI Com. Menanggapi insiden dugaan penghalangan kerja jurnalistik oleh oknum Satpol PP di Aula Pemerintah Daerah beberapa hari lalu, Walikota Metro H. Bambang Iman Santoso secara terbuka meminta maaf kepada insan pers. Ia menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di lingkungan Pemda bersifat terbuka untuk diliput media.

“Saya secara pribadi meminta maaf atas insiden yang terjadi. Ini hanya miskomunikasi,” ujar Bambang saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (14/1/2026).

Walikota juga mengonfirmasi bahwa pihaknya akan memanggil oknum Satpol PP yang terlibat untuk dimintai klarifikasi dan diberikan pembinaan lebih lanjut.

“Kegiatan yang kita lakukan ini sifatnya terbuka. Namun memang ada beberapa hal internal yang sempat dibahas, mungkin itu yang memicu kesalahpahaman. Nanti akan kita panggil yang bersangkutan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa insiden ini harus menjadi pengingat tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan media. “Kami menyadari peran krusial media dalam menyebarkan informasi, kegiatan, dan pencapaian Pemerintah Kota Metro. Kami berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi yang baik,” jelas Bambang.

Sebelumnya, insiden ini memicu reaksi dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Metro yang mengancam akan melaporkan oknum tersebut ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pokok Pers. Dengan permintaan maaf dan langkah klarifikasi dari Walikota, diharapkan ketegangan dapat mereda dan kerja sama yang lebih harmonis dapat terbangun ke depan.

“Kami berharap kejadian ini tidak terulang, dan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghormati proses kerja jurnalistik yang dijamin oleh hukum,” pungkas Bambang.
Yodi.

0Shares
PBB Tejosari Kurang dari 60%, Pemerintah Cari Cara Atasi Masalah

METRO, INA RI.Com. Walikota Metro, H. Bambang Iman Santoso, mengungkapkan kekhawatiran atas rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tejosari, Metro Timur, yang persentasenya kurang dari 60% pada 2025. Hal ini disampaikan saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tejosari.

Selain masalah infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Bambang menekankan permasalahan PBB di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, bahwa masalah ini harus segera diatasi dengan mencari solusi yang efektif.

“Jangan cuma di tulis kendalanya, namun perlu ada solusinya,” ujarnya.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan mengambil alih pengelolaan tanah bongkor atau memanfaatkan tanah tersebut untuk menutupi pajak.

“Tanah-tanah yang strategis untuk di lokasi strategis, saya akan bantu. Aset-aset yang tidak diketahui kepemilikannya, untuk kepentingan pembangunan yang ada di kelurahan ini,” katanya.

Lurah Tejosari, Rinto, menjelaskan bahwa masih banyak SPPT PBB yang belum diketahui keberadaan pemiliknya, dan beberapa wajib pajak berada di luar Kota Metro.

“Kami juga memiliki masalah dengan tanah yang sudah terjual, namun alamat pembelinya tidak diketahui, sehingga mempersulit pembayaran pajak,” ujarnya.

Walikota Metro, Bambang, meminta agar pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan penerimaan PBB.

“Kita sebagai pemerintah harus ambil kebijakan tersebut, sehingga kita dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai pembangunan,” katanya. (Yodi)

0Shares
Ketua DPRD Kota Metro Ikuti Car Free Day, Dorong Masyarakat Hidup Sehat

METRO, INA RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ria Hartini mengajak masyarakat setempat untuk ikut meramaikan Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap hari minggu di Taman Merdeka.

Hal ini dikatakan Ria saat mengikuti CFD di Taman Merdeka Kota Metro, Minggu (5/10). Dimana, dalam kegiatan ini masyarakat sangat antusias untuk berolahraga dan menikmati suasana hari bebas kendaraan bermotor.

Ria mengatakan, selain untuk mengurangi polusi udara dan suara di perkotaan, CFD juga dilaksnakan untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat dan aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda.

“Car Free Day ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan ramah lingkungan. Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung kegiatan seperti ini,” katanya.

Selain itu, menurutnya kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kita dapat berbagi informasi dan pengalaman, serta membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Kegiatan Car Free Day ini juga diisi dengan berbagai aktivitas, seperti senam bersama, jalan sehat, dan lain-lain. Masyarakat dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dengan kesehatan dan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama.

Ria Hartini berharap bahwa kegiatan Car Free Day dapat menjadi agenda rutin yang diadakan secara berkala.

“Kita dapat membuat kegiatan ini menjadi lebih sering dan lebih meriah, sehingga masyarakat dapat lebih banyak menikmati manfaatnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Ria Hartini juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus bekerja sama untuk membangun Kota Metro yang lebih baik,” ajaknya.

Dengan demikian, kegiatan Car Free Day ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan ramah lingkungan, serta membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah daerah.

METRO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ria Hartini mengajak masyarakat setempat untuk ikut meramaikan Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap hari minggu di Taman Merdeka.

Hal ini dikatakan Ria saat mengikuti CFD di Taman Merdeka Kota Metro, Minggu (5/10). Dimana, dalam kegiatan ini masyarakat sangat antusias untuk berolahraga dan menikmati suasana hari bebas kendaraan bermotor.

Ria mengatakan, selain untuk mengurangi polusi udara dan suara di perkotaan, CFD juga dilaksnakan untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat dan aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda.

“Car Free Day ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan ramah lingkungan. Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung kegiatan seperti ini,” katanya.

Selain itu, menurutnya kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kita dapat berbagi informasi dan pengalaman, serta membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Kegiatan Car Free Day ini juga diisi dengan berbagai aktivitas, seperti senam bersama, jalan sehat, dan lain-lain. Masyarakat dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dengan kesehatan dan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama.

Ria Hartini berharap bahwa kegiatan Car Free Day dapat menjadi agenda rutin yang diadakan secara berkala.

“Kita dapat membuat kegiatan ini menjadi lebih sering dan lebih meriah, sehingga masyarakat dapat lebih banyak menikmati manfaatnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Ria Hartini juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus bekerja sama untuk membangun Kota Metro yang lebih baik,” ajaknya.

Dengan demikian, kegiatan Car Free Day ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan ramah lingkungan, serta membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Yodi.

0Shares