METRO, INDONESIA RI – Update Diskominfo, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintah umum kecamatan dan kelurahan se-Kota Metro tahun 2022 di Wisma Haji Al-Khairiyah, Selasa (28/06).
Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin mengatakan, pada monitoring ini, pihaknya menekankan pelimpahan kewajiban dan kewenangan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.
“Serta pelimpahan dan kewenangan sebagian kepala daerah ke camat. Dan untuk lurah adalah bagian dari kecamatan. Dalam monitoring ini nanti juga ada hal-hal yang disampaikan mulai dari pamong, karena pamong adalah representasi dari masyarakat,” katanya.
Wahdi mengaku rutin melakukan monitoring ke kecamatan maupun kelurahan. Sebab, pemerintahan mulai dari pemerintah daerah, camat maupun lurah berkesinambungan.
“Kita melakukan monitoring setiap hari. Jadi ketika pemerintahan itu mulai dari pusat sana, baik itu provinsi sampai daerah semuanya harus berjalan serentak. Artinya sinergis, kolaborasi dijalankan untuk membangun bersama,” ucapnya.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Setda Kota Metro, Triana Aprisia menuturkan, pada kegiatan monitoring hari ini pihaknya fokus pada pembahasan PBB P2.
“Dalam hal ini yang kita bahas adalah tentang pendistribusian, tentang ketidaksesuaian wajib pajak harus membayar, mungkin itu saja kendala-kendalanya,” ujarnya.
Dia mengatakan, untuk pelaksanaan pemerintahan umum yang ada di kecamatan maupun kelurahan berjalan dengan kondusif.
“Untuk pelaksanaan pemerintahan umum yang ada di kecamatan maupun kelurahan terutama yang dilaksanakan oleh RT dan RW masih bisa berjalan dengan kondusif, tidak ada kendala yang signifikan,” katanya.
Triana menambahkan, kedepan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap triwulan yang diikuti oleh seluruh camat, lurah dan perwakilan RT maupun RW.
“Kegiatan ini dilaksanakan di setiap tahunnya ada empat kali per triwulan. Diikuti oleh para RT dan RW serta perangkat kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Metro,” pungkasnya.
INA/ YD