IWO Tolak RUU Penyiaran Yang Digodok Komisi I DPR

JAKARTA, INDONESIA RI. Ikatan Wartawan Online (IWO) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran karena beberapa alasan utama terkait dengan kebebasan pers dan keberlanjutan media online.

IWO mengkhawatirkan bahwa RUU Penyiaran *tersebut* akan membatasi kebebasan pers di Indonesia. IWO mencermati bahwa RUU ini bisa mengarah pada kontrol yang lebih ketat terhadap konten yang disiarkan oleh media penyiaran, termasuk platform media online.

Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dijunjung tinggi oleh organisasi wartawan​ dan menjadi amanat UU Pers No.40 Tahun 1999.

“IWO berpendapat bahwa regulasi yang terlalu ketat dan birokratis dapat membebani media online berbasis penyiaran, terutama yang berskala kecil dan menengah,” kata Ketua Umum IWO Dwi Christianto.

Menurutnya, hal ini dapat menghambat perkembangan media online yang sedang tumbuh dan mengurangi keberagaman suara dalam lanskap media di tanah air.

“Salah satu kekhawatiran terbesar IWO adalah independensi media yang *berpotensi* terancam jika RUU Penyiaran diterapkan. Kami khawatir bahwa aturan baru ini dapat digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi konten yang disiarkan oleh media online, mengurangi otonomi editorial yang penting bagi jurnalisme yang bebas dan independen​​,” paparnya.

IWO berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterapkan di sektor penyiaran dapat mendukung dan melindungi kebebasan pers, bukan sebaliknya. *Semangat regulasi penyiaran tersebut juga harus* memastikan bahwa semua media, termasuk media online, dapat beroperasi tanpa tekanan yang tidak perlu dari pihak mana pun​​.

Ikatan Wartawan Online (IWO) mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang melarang penayangan laporan investigasi karena kami menilai ini akan mengancam kebebasan pers.

“IWO menilai bahwa larangan ini bisa menjadi bentuk pembungkaman pers dan menghambat fungsi media dalam mengawasi penyelewengan kekuasaan serta mengungkap kebenaran kepada publik.” pungkas Dwi Christianto.

Larangan tersebut dinilai IWO bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi yang harus dijaga oleh media​​.

Seperti diketahui, Organisasi pers lain seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers juga menyuarakan kekhawatiran serupa, menekankan bahwa kebebasan pers adalah pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat​​.

“IWO mendukung pernyataan tegas Dewan Pers, atas RUU Penyiaran dengan mengedepankan ekosistem kebebasan pers dan peliputan wartawan yang tetap mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagai _lex spesialis_ bagi profesi wartawan,” tegas Dwi.

*Pasal-pasal Kontroversial RUU Penyiaran*
“IWO mencermati, terdapat dalam RUU Penyiaran Tahun 2024. Selain Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 50 B ayat 2 huruf (c), masih ada beberapa pasal dalam RUU Penyiaran 2024 yang disorot karena dinilai bermasalah,” ungkap Dwi.

Berikut ini pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran 2024, yang dinilai IWO bermasalah:

1. Pasal 42 ayat 2

Pasal 42 ayat 2 menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI.

Pasal ini tumpang tindih dengan UU Pers 40 Tahun 1999 yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.

Berikut bunyi pasal 42 ayat 2:

“Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c)

Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) memuat aturan melarang adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi.

Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c):

“Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:…(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;”

3. Pasal 50B ayat 2 huruf (k)

Pasal 50B ayat 2 huruf (k) mengatur soal larangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Seperti di UU ITE, pasal yang memuat istilah pencemaran nama baik dianggap sebagai “pasal karet” dan membatasi kebebasan pers.

Berikut bunyi Pasal 50B ayat 2 huruf (k):

“Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme.”

4. Pasal 51 huruf E

Pasal 51 huruf E juga kontroversial lantaran RUU Penyiaran 2024 mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. Pasal ini juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999.

Berikut bunyi pasal Pasal 51 huruf E:

“Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“IWO berharap kebebasan pers harus selalu dijunjung tinggi di Indonesia. Karena UUD 1945 tengah mengamanahkan hal tersebut, sebagai panduan untuk meningkatkan peradaban serta kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Dwi Christianto.
(Aan)

0Shares
Komisaris PT. Ricky Selat Bali Amir Ma’ruf Khan Menjelaskan Hal Ini Pada Media

BANYUWANGI, INDONESIA RI – Update HGU, HGU PT BUMI SARI MAJU SUKSES berada di desa bayu sesuai ditemukan Dokumen yang menerangkan HGU No 8 PT Bumi Sari Maju Sukses Lalu ada
pemecahan pada tahun 2019 dari HGU No 8 menjadi :
1. HGU No 295 luas = 2.815 m2.
2. HGU No 296 luas = 7.778.789 m2.
3. HGU No 297 luas = 2.169.698 m2.
Dengan total dari 3 HGU diatas : 9.951.302 m2.

Sesuai surat BPN banyuwangi perihal KLARIFIKASI No.280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 februari tahun 2018 kepada FORSUBA di poin 3. HGU PT. Bumi sari Sari Maju Sukses bukan terletak di desa pakel melainkan terletak di desa Kluncing dan Desa Bayu.

Juga ada Putusan PTUN No 156/G/2021/PTUN SBY.
Dalam fakta hukum menyebutkan bahwa semua HGU 295.296.297 hasil pemecahan HGU 0008 di desa bayu Kec songgon.

Lalu SK bupati banyuwangi No : 188/402/KEP/429.011/2015. Tentang : penetapan dan penegasan batas desa pakel kecamatan licin kabupaten banyuwangi.
dan SK bupati banyuwangi No : 188/142/KEP/429.011/2016.
Tentang : penetapan dan penegasan batas desa bayu kecamatan songgon kabupaten banyuwangi.

dan di Perkuat oleh SK bupati banyuwangi No : 188/108/KEP/429.011/2019. Tentang Penetapan kelas kebun berdasarkan hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2019 di tetapkan tanggal 12 april 2019 dalam lampiran keputusan bupati banyuwangi di sebutkan di No II. PT BUMI SARI MAJU SUKSES terletak di desa bayu kecamatan songgon No : 155/HGU/BPN/04 EXSPIRASI 31 desember 2034 luas 1.188.81. Komoditas :kopi,cengkeh,kakao,kelapa kelas II.

Hasil KLARIFIKASI kami dengan bapak kepala desa bayu di dampingi BPD desa bayu menjelaskan/memberikan keterangan bahwa :
1. PT BUMI SARI MAJU SUKSES berada di desa bayu dengan luas ±998 ha.
2. Sesuai hasil survey lapangan ada batas” desa bayu yang sudah terpasang titik koordinat sesuai SK bupati tahun 2016.
3. KADES desa bayu bersama BPD membenarkan terkait luas setelah di cek lapangan dengan alat ukur drone.
4. KADES desa bayu mengaku di undang oleh KASAT POLRESTA untuk di hadapkan ke KAPOLRESTA ditanya perihal letak perkebunan PT BUMI SARI MAJU SUKSES terletak di desa mana ?
KADES menjawab bahwa letak perkebunan PT BUMI SARI MAJU SUKSES berada di desa bayu.

Surat tiem terpadu No : 330/712/429.206/2022.
Perihal : Tanggapan atas surat FORSUBA tgl 22 juni 2022. Atas Pemberitahuan Eksploitasi dan Pembersihan Tanaman Keras di desa Pakel Surat Porsuba kepada Bupati Banyuwangi / Ketua Tugas Reforma Agraria Kab. Banyuwangi
Tentu Tiem Terpadu setelah membaca mempelajari Semua Dokumen kebenaran membuat surat tanggapan kepada Forsuba ada tiga Poin
1. PT. Bumi Sari Maju Sukses sebagai pemengang sertifikat HGU yang sah secara Hukum yang masih berlaku sampai dengan 2023.
2. Diminta kepada Ketua Umum Forsuba untuk tidak melakukan kegiatan di lokasi HGU PT. Bumi Sari Maju Sukses.
3. Dalam upaya Penyelesaian masalah tersebut akan difasilitasi oleh Tiem Terpadu Penanganan Konfik Kabupaten Banyuwangi

Nah Disinilah kata-kata yang harus ditelaah secara Cermat dan terang benerang” keterangannya yang dilarang itu di lokasi HGU PT. Bumi Sari Maju Sukses yang pastinya sesuai data yang di terbitkan BPN dan SK Bupati Banyuwangi berada di Desa Bayu
Mestinya kalau PT. Bumi sari Maju Sukses merasa keberatan ya Gugat saja BPN Banyuwangi dan Bupati Banyuwangi dan ukur ulang Luas HGU yang ada padanya dan Luas Lahan yang dikuasai di desa Bayu dan di Desa Pakel kalau lebih Luas dari HGU yang ada artinya selama ini bertahun-tahun telah melakukan Penyerobotan terhadap hak orang lain.

Kami PT. RSB hanya membantu untuk membuka lahan Pertanian sesuai Akte Penunjukan tahun 1929. bukan untuk mengelola apa lagi memiliki tanah di Pakel, semua tanah tetap Hak Ahli waris dan atau Masyarakat Desa Pakel yang mengelola nya.
INA/ Red.

0Shares
Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng, Petani Sawit Indonesia Apresiasi Presiden Jokowi

JAKARTA, INDONESIA RI – Update Petani Sawit, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

“Meskipun Ekspor dibuka, pemerintah akan mengawasi dan memantau dengan ketat. untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi.” Ungkap Jokowi.

Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mencabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

“Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022,” tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5).

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

“Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

“Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS.
INA/ Zul

0Shares
Release Laskar Merah Putih Bandar Lampung 12 April 2022.

BANDAR LAMPUNG, INDONESIA RI – Update LPM,
Ketua Macab LMP Lampung Utara MASHUR resmi mendapatkan SK Kepengurusan Periode 2022-2025 dari ketua LMP Provinsi Lampung yang diserahkan langsung oleh Budi Indrarto. ST. yang Didampingi Panglima LMP Ir. Nero, OKK Martin, Waka UMKM Khalid, Kabidik Qurba, Danbrigade Fauzi serta pengurus MADA LMP lainya.

Dalam penyerahan SK Macab Lampung Utara ini di adakan di kantor Markas Daerah LMP Provinsi Lampung Selasa 12 April 2022, Dalam Arahannya Ketua LMP Provinsi Lampung Budi Indrarto. ST. Mengatakan wilayah Lampung Utara merupakan wilayah yang sangat luas terdiri dari 23 Kecamatan dan 232 desa dan sangat berpotensi untuk mengembangkan LMP disana serta kehadiran LMP di Lampung Utara ini semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat disana ” Ucap Budi “.

Ketua Macab LMP Lampung Utara Mashur dalam sambutannya mengatakan dengan diterimanya SK ini merupakan tugas yang sangat berat, namun semua harus kita jalankan dengan kebersamaan dan tanggung jawab, semoga apa yang diharapkan dapat terwujud, terkait kepengurusan serta pembentukan MAC 23 kecamatan di Lampung Utara dalam waktu dekat ini bisa kita bentuk ” Ucapnya “.
langkah pertama didalam kepemimpinan saya ini adalah menyatukan misi dan visi yang kepengurusan didalam menyatukan tujuan untuk satu komando, mohon doa nya agar semuanya berjalan lancar ” Tambahnya”.

Sementara Panglima Laskar Merah Putih Ir. Nero, berpesan kepada Ketua Macab Lampung Utara Mashur, untuk dapat menjaga kekompakan didalam satu Komando, serta merapatkan barisan untuk bersatu demi guna membesarkan Organisasi, serta menjaga marwah oeganisasi ” Pungkas Ir. Nero.
INA/ Red

0Shares
Pengaturan Terhadap Illegal Logging Sebagai Kejahatan Ekonomi

Pengaturan Terhadap Illegal Logging Sebagai Kejahatan Ekonomi

BANDAR LAMPUNG, INDONESIA RI – Update Unila,
Oleh BUDI KURNIAWAN TYMBASZ
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung.
Kejahatan ekonomi sering diidentikan dengan pelaku tindak pidana yang memiliki kapasitas serta status sosial pada masyarakat, modus yang mereka lakukan tergolong lebih unik baik dengan cara melakukan kompromi terhadap oknum pada suatu instansi yang berwenang, maupun menggunakan pengaruh yang mereka miliki, serta sering juga kejahatan yang mereka lakukan tersebut sulit untuk buktikan dikarenakan sudah terorganisir. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ekonomi bersifat masif, memiliki jangkauan yang luas, bahkan dapat merugikan perekonomian negara serta masyarakat. Pada praktiknya penanggulangan terhadap kejahatan ini sangat menyulitkan dalam kegiatan penyedikan maupun penuntutan, sehingga para pelaku tidak seluruhnya dapat diungkap.
Berdasarkan laporan PBB Ke-VI Tentang The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders (Pencegahan Kejahatan Dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan) di Caracas tahun 1980, telah mengidentifikasikan bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi, sebagai berikut:
1. Mengelakkan pengenaan pajak;
2. Penipuan bea-cukai dan kredit;
3. Korupsi dana publik;
4. Penggelapan dana-dana negara;
5. Pelanggaran peraturan mata uang;
6. Spekulasi dan menipu dalam transaksi pertahanan;
7. Kejahatan lingkungan;
8. Melampaui batas penetapan harga;
9. Melebihi batas faktur;
10. Pemerasan tenaga kerja;
11. Import dan ekspor barang mewah di bawah standar dan bahkan berbahaya.
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa ilegal loging sebagai salah satu bentuk dari kejahatan lingkungan dapat juga digolongkan menjadi kejahatan ekonomi.
Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun yang menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat mencapai 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadi salah satu faktor penyebab Indonesia sebagai salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat pada tahun 2000 terdapat sekitar 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar yang berada dalam kawasan hutan. Hal ini dikuatkan oleh laporan World Resource (2005) yang dimuat pada Koran Harian Kompas yang melaporkan bahwa, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Jerman dan Belanda.
Sehingga dalam hal ini Negara sangat dirugikan yang mana dapat mencapai Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia yang disebabkan oleh illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia yang telah dirusak, dan juga sebagian besar pengrusakan tersebut disebabkan oleh penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan sekitar 632 juta ton CO2 setiap tahunnya. Dampak dari kerugian ekonomi yang telah ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yang bernama David W. Brown yaitu seorang pengamat ekonomi kehutanan dari Departement For International Development (DFID), ia mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung oleh pemerintah akibat perdagangan kayu liar (illegal timber trading) adalah sebesar US $ 1,632 milliar per tahun dan juga kerugian akibat penebangan liar (illegal logging) di Indonesia mencapai US $ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu illegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US $ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US $ 24.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pembalakan liar adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. Setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat penebangan yang merusak (destructive logging). Selanjutnya Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan illegal senilai 30,42 trilyun rupiah per tahun belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan. Kejahatan di bidang lingkungan diketagorikan sebagai tindak pidana ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh korporasi, karena itu dinamakan corporate crime, yang lingkup operasi dan dampaknya meliputi wilayah antar negara.
Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya” Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Kemudian yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam undang-undang diatas antara lain :
Pertama, perbuatan tersebut baik secara sengaja maupun dikarenakan kelalaian dapat mengakibatan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus mengatur pada kawasan suaka alam dan juga taman nasional, taman hutan raya serta taman wisata. Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus untuk mengatur hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).
Ilegal loging sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang dapat diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan ilegal loging:
Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Kedua, Illegal Logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Keempat, Illegal Logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.
Ketentuan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran illegal logging, melalui penerapan sanksi menurut UU yaitu bedasarkan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
INA/ Red

0Shares
Diwakili Wakil Ketua I, Ketua Umum Koni membuka Kejurnas Kurash Indonesia

JAKARTA, INDONESIA RI – Update KONI, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di wakili Wakil Ketua I, Mayjen TNI (Purn) Suwarno S.IP., M.Sc., membuka secara resmi Kejuaraan Nasionas (KEJURNAS) sekaligus Seleksi Nasional (SELEKNAS) Atlet cabang Olahraga KURASH yang dilaksanakan di Padepokan Pencat Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Sabtu (26/2/22).

Kejurnas kali ini diikuti oleh 125 atlet dari 16 provinsi dari seluruh Indonesia dan dilaksanakan sekaligus sebagai ajang seleksi nasional persiapan Sea Games 2022 di Hanoi Vietnam yang akan datang sekaligus Kejuaraan perdana setelah kembali menjadi member International Kurash Association (IKA).

Selain dihadiri Ketua Umum PB. Ferkhusi Ferkhusi, Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fudin SH., S.ip., MH., beserta jajaran, hadir juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang di wakili oleh Wakil Ketua I Umum Mayjen TNI (Purn) Suwarno S.IP., M.Sc., dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang di wakili oleh Komite Eksekutif Indra Gamulya.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I KONI, Mayjen TNI (Purn) Suwarno S.IP., M.Sc., pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran PB. Ferkhusi yang di Ketuai Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fudin SH., S.ip., MH., dalam menyelenggarakan Kejurnas ini,”Walaupun dengan menghadapi berbagai kendala, FB Ferkhusi mampu menyelenggarakan Kejurnas ini,” ujarnya.

Suwarno juga berharap seluruh atlet mampu membuktikan kemampuannya dalam ajang Kejurnas ini, karena ini merupakan ajang pembinaan menuju PON yang akan datang di Aceh dan Sumut.
Ditempat yang sama, Ketua Umum PB. Ferkhusi Ferkhusi, Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fudin, SH., S.ip., MH., menyampaikan, kehadiran KONI, dan KOI serta pengakuan dari IKA merupakan pembuktian legalitas PB. Ferkhusi dibawah kepemimpinannya.

Kepada para atlet dan pengurus Kurash seluruh Indonesia, Ketua Umum PB. Ferkhusi mengajak untuk bersama-sama meningkatkan kesolidan organisasi dalam rangka meningkatkan prestasi di tingkat Nasional dan Internasional.
INA/ ZUL

0Shares
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Suwandi Menambahkan Faktor Lain yang Menyebabkan Kenaikan Harga Kedelai impor Yakni Ongkos Angkut

JAKARTA, INDONESIA RI, Update Kedelai, Tahu dan tempe menjadi barang langka yang sulit ditemui dalam beberapa hari terakhir, penyebabnya karena stok kedelai yang menipis serta harganya mahal. Hal ini karena Indonesia masih ketergantungan kedelai impor, kedelai lokal kontribusinya masih minim.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan di dalam negeri, petani kedelai di Indonesia tak banyak memiliki minat besar untuk berkecimpung tanaman kedelai. Padahal, kebutuhan kedelai setiap tahunya makin bertambah. Ini karena masalah harga kedelai yang tak menarik bagi petani.

“Kondisi ini menyebabkan pengembangan kedelai oleh petani sulit dilakukan. Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ia mengklaim Kementan fokus melipatgandakan produksi atau ketersediaan kedelai dalam negeri. Produksi kedelai dalam negeri harus bisa bersaing baik kualitas maupun harganya melalui perluasan areal tanam dan mensinergikan para integrator, unit-unit kerja Kementan dan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Suwandi menambahkan faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga kedelai impor yakni ongkos angkut yang juga mengalami kenaikan. Waktu transport impor kedelai dari negara asal yang semula ditempuh selama 3 minggu menjadi lebih lama yaitu 6 hingga 9 minggu.

Suwandi menjelaskan dampak pandemi covid 19 menyebabkan pasar global kedelai saat ini mengalami goncangan akibat tingginya ketergantungan impor. Peluang ini tentunya dimanfaatkan Kementan untuk meningkatkan pasar kedelai lokal dan produksi kedelai dalam negeri.

“Kita melakukan MoU antara Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) dengan Gabungan Kelompok Tani dengan investor dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk meningkatkan kemitraan produksi dan memaksimalkan pemasaran serta penyerapan kedelai lokal milik petani,” tuturnya.

Untuk diketahui, tingginya impor kedelai bukan semata-semata karena faktor produksi. Namun demikian, hal tersebut terjadi karena disebabkan kondisi kedelai merupakan komoditas non lartas yang bebas impor kapan saja dan berapun volumenya tanpa melalui rekomendasi Kementan.

Terkait harga kedelai saat ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan sekitar 35 persen merupakan dampak pandemi covid 19, utamanya produksi di negara-negara produsen seperti Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Rusia, Ukraina dan lainnya. Harga kedelai impor yang selama ini digunakan oleh pengrajin tahu tempe di negara asal sudah tinggi, sehingga berdampak kepada harga di Indonesia menjadi lebih tinggi lagi.
INA

0Shares
Ketum PP IWO Akan Hadir Pada Acara Pelantikan PD IWO Batanghari

BATANGHARI, INDONESIA RI – Update IWO,
Acara Pelantikan PD IWO Batanghari bakal dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online Jodhi Yudono pada senin (14/02/2022).

Pelantikan digelar besok di Destinasti Wisata Alam, teras Tembesu Hutan Kota, Muara Bulian.
Selain Ketua Umun dalam acara tersebut juga hadir Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Jambi Nurul Fahmy yang didampingi Bendahara.

“Insyallah besok Ketum Pusat dan Pengurus Wilayah bakal hadir,” Kata Ketua terpilih Rudi Siswanto, yang kerap disapa Gembel Elite.

Lelaki yang kerap disapa Gembel Elite ini menjelaskan, selain pengurus Pusat dan Wilayah pihak pemerintahan Kabupaten Batanghari juga akan hadir.

” Beberapa hari yang lalu saya juga telah bersilaturahmi dengan Bapak Bupati sekalian mengudang beliau,” tambahnya.
” Mudah-mudahan bapak Bupati hadir besok pagi.” Demikian Rudi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Provinsi jambi mengatakan, Saat ini dirinya sedang menunggu Kedatangan Ketua Umum di Bandara.
” Iya saya dan rekan dari Batanghari saat ini lagi menunggu kedatangan Ketum,” Kata Nurul Fahmy.
INA/ YD

0Shares
Hj. Rizayati Bersama Wali Kota Dumai H. Paisal Bahas Pembangunan Power Plant

JAKARTA, INDONESIA RI – Update Power Plant, Presiden Direktur PT. Imza Rizky Jaya (IRJ) Group Dr (Cn) Hj. Rizayati, SH, MM bersama Wali Kota Dumai H.Paisal, SKM, MARS, melakukan pertemuan guna membahas rencana pembangunan Power Plant yang akan dibangun pemerintah setempat dalam waktu dekat ini.
Pertemuan berlangsung di kantor PT IRJ The Plaza Office lantai 25, Rabu (9/2/2022) siang.

Kepada awak media, Hj. Rizayati mengatakan pembangunan Power Plant ini menjadi solusi untuk mengatasi krisis energy dengan mengurangi ketergantungan pada energy fosil, mempersiapkan secara matang transisi energy dan melakukan diversifikasi energy, terutama energy terbarukan.
“ Kebutuhan energy kita terus meningkat, perlu ada solusi energy alternative diantaranya energy terbarukan, salah satunya energy tenaga surya. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energy surya yang sangat besar. Ini nanti yang akan kita bangun di Dumai. Kami sudah bicara panjang lebar dengan Bapak Wali Kota Dumai, dan Insha Allah kami akan segera merealisasikannya,” kata Hj. Rizayati.

Penggagas program Indonesia Terang ini mengungkapkan, tenaga surya merupakan energi bersih yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia dibandingkan dengan sumber energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber tenaga surya yang besar dan harganya yang kian kompetitif.
Hj. Rizayati berharap, dengan dibangunnya Power Plant bisa memberi manfaat bagi masyarakat Dumai.

Selain pembangunan Power Plant dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang partisipasi UMKM Kota Dumai di pameran UMKM dunia pada Hari Usahawan Negara 2022 yang diadakan di World Trade Centre (WTC) Kuala Lumpur Malaysia, 24-28 Maret 2022 mendatang, serta membahas tentang pembangunan rumah bersubsidi dan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan pemerintah kota Dumai melalui program Rumah Indonesia Terang.
INA/ Red

0Shares
Peringati HPN 2022, Tim Mitrapol Jakarta Hadir ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara

SULAWESI TENGGARA, INDONESIA RI – Update Kendari,
Kendari Sulteng
Moment Hari Pers Nasional tahun ini, yang diselenggarakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, pada tanggal 7 – 9 Februari 2022, ternyata juga turut dihadiri oleh Tim Mitrapol dari Jakarta.

Kedatangan rombongan sebanyak 8 orang dipimpin oleh Dadang Rachmat selaku Pimpinan Umum Media Mitrapol tiba di Bandara Haloeleo Kendari disambut oleh Asrul sebagai Biro Mitrapol Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada kesempatan itu, Asrul selaku Biro Mitrapol mengucapkan selamat datang dan sekaligus sangat mengapresiasi kehadiran Pimpinan Umum Mitrapol beserta rombongan dalam keikutsertaan kegiatan HPN.

” Selamat datang di Kota Kendari, atas kehadiran Pimpinan umum sangat dan rombongan dari Jakarta dalam rangka HPN ini. Apalagi moment acara ini diikuti oleh seluruh rekan – rekan wartawan dari seluruh indonesia. Selain itu, dalam kegiatan HPN didukung oleh pemerintah setempat dengan berbagai kegiatan. Banyak lokasi wisata sejarah lainnya yang bisa dikunjungi. Kami berharap ini dapat menjadi sejarah bagi rekan wartawan khususnya bagi Mitrapol ,” ungkap Asrul, Senin ( 07/02 ).

Sementara itu, Dadang Rachmat sebagai Pimpinan Umum Media Mitrapol menjelaskan, jika kehadiran rombongan Tim Mitrapol dalam kegiatan HPN tahun ini, dapat memberikan nilai – nilai tersendiri bagi seorang wartawan.

” Alhamdulillah, kehadiran rombongan tim Mitrapol selamat sampai di Kota Kendari ini. Momentum HPN ini juga bertepatan dengan HUT PWI dan selalu di tunggu – tunggu wartawan di setiap tahunnya. Apalagi tahun ini, dihadiri juga oleh Bapak Presiden dan beberapa Dubes. Kita berharap kegiatan HPN didukung oleh pemerintah daerah dapat sukses ,” jelas Dadang Rachmat.

Sebagai penutup, Dadang Rachmat juga mengucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan HPN di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kedepan, ia berharap kegiatan HPN bisa di ikuti oleh seluruh rekan – rekan Mitrapol.

” Memang tidak diharuskan bagi seluruh rekan – rekan Mitrapol, tapi setidaknya ditahun mendatang semuanya bisa ikut acara HPN. Saya ucapkan, Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 kepada seluruh insan pers di tanah air. Terus maju Pers Indonesia, semoga tetap menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme. Maju terus Media Mitrapol ,”
tutupnya.
Pewarta : Red

0Shares