LAMTENG, INDONESIA – Update Paripurna,
DPRD Lampung Tengah menggelar paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (20/9). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Lamteng Sumarsono didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto.
Wakil Bupati Lamteng Ardito Wijaya mewakili Bupati Musa Ahmad yang berhalangan hadir menyampaikan, target pendapatan daerah berkurang 1,00 persen atau Rp 25,74 miliar lebih dari Rp 2,56 triliun lebih menjadi Rp2,53 triliun lebih. Rinciannya PAD naik 9,209 persen atau Rp17,74 miliar lebih dari Rp192,84 miliar lebih menjadi Rp210,59 miliar lebih; pendapatan transfer turun 2,026 persen atau Rp 43,49 miliar lebih dari Rp2,15 triliun lebih menjadi Rp 2,10 triliun lebih; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan atau tetap Rp 218,21 miliar lebih.
Kemudian, lanjut Ardito, belanja daerah naik 7,059 persen atau Rp 186,73 miliar lebih dari Rp 2,64 triliun lebih menjadi Rp 2,83 triliun lebih. Rinciannya belanja operasi berkurang Rp 5,83 miliar lebih. Yakni belanja pegawai berkurang Rp769,81 juta lebih dari Rp1,202 triliun lebih menjadi Rp1,201 triliun lebih; belanja barang dan jasa naik Rp19,87 miliar lebih dari Rp559,88 miliar lebih menjadi Rp579,76 miliar lebih; belanja subsidi berkurang Rp396,87 juta lebih dari Rp544,47 juta lebih menjadi Rp 147,60 juta lebih; belanja hibah berkurang Rp 24,50 miliar lebih dari Rp 104,96 miliar lebih menjadi Rp80,46 miliar lebih; serta belanja bantuan sosial berkurang Rp 42,00 juta menjadi Rp 0.
Selanjutnya, kata Ardito, belanja modal mengalami kenaikan 57,534 persen atau Rp162,79 miliar lebih. Rinciannya belanja modal tanah naik Rp 201,06 juta lebih dari Rp 2,84 miliar lebih menjadi Rp3,04 miliar lebih; belanja modal peralatan dan mesin naik Rp 3,58 miliar lebih dari Rp 71,40 miliar lebih menjadi Rp74,99 milyar lebih; belanja modal gedung dan bangunan naik Rp 2,73 miliar lebih dari Rp30,80 miliar lebih menjadi Rp33,53 miliar lebih; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi naik Rp 156,31 miliar lebih dari Rp 177,49 miliar lebih menjadi Rp 333,80 miliar lebih; serta belanja modal aset tetap lainnya berkurang Rp 39,08 juta dari Rp 425,61 juta menjadi Rp 386,53 juta.
Begitu juga belanja tidak terduga mengalami kenaikan Rp29,00 miliar dari Rp 30,00 miliar menjadi Rp59,00 miliar. “Ini diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam lainnya dan penanganan pandemi Covid-19,” katanya.
Belanja transfer, kata Ardito, naik Rp767,50 juta. Rinciannya belanja bagi hasil naik Rp767,50 juta dari Rp9,73 miliar lebih menjadi Rp10,50 miliar lebih dan belanja bantuan keuangan tidak mengalami perubahan atau tetap Rp456,34 miliar lebih.
Kemudian, penerimaan pembiayaan daerah yang semula dianggarkan Rp82,95 miliar lebih, kata Ardito, mengalami kenaikan Rp220,71 miliar lebih sehingga menjadi Rp303,67 miliar lebih. “Rinciannya Silpa TA 2020 Rp148,47 miliar lebih dan pinjaman daerah Rp155,20 miliar yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional guna mengurangi dampak Covid-19,” katanya.
Untuk pengeluaran pembiayaan daerah Rp8,23 miliar lebih, kata Ardito, digunakan untuk penyertaan modal Rp3,5 miliar. “Juga untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan pembayaran bunga pinjaman Rp4,73 miliar lebih,” tutupnya.
ADV/ Red