Ajak Publik Cek Transparansi, Tri Agus Kesuma Ajak Semua Pihak Baca Perda No 8 Tahun 2025 Pasal 19b, Masih PLT atau DIKUKUHKAN di JDIH Lampung Tengah

Gunung Sugih, INDO RI Com. Lampung Tengah -* Transparansi produk hukum daerah menjadi kunci kepercayaan publik. Untuk itu, pelapor Perda No 8 Tahun 2025 tentang SOTK, Tri Agus Kesuma, mengajak semua pihak, mulai dari Kepala OPD, anggota DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membaca naskah Perda No 8 Tahun 2025 di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Lampung Tengah.

Ajakan ini disampaikan Tri Agus Kesuma sebagai bentuk edukasi hukum, agar publik memahami langsung isi Perda yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah tersebut, khususnya pada Pasal 19b.

“Saya mengajak semua Kepala OPD, rekan-rekan DPRD yang dulu ikut Paripurna pengesahan, pihak Polres dan Kejaksaan, serta masyarakat, untuk membuka JDIH Lampung Tengah. Silakan baca Perda No 8 Tahun 2025, baca Pasal 19b nya, pahami narasi nya. JDIH itu milik publik, sampai saat berita ini ditulis Perda No 8 Tahun 2025 masih ada, gratis, bisa diakses kapan saja,” ujar Tri Agus Kesuma, Minggu (18/10/2026) sore.

Menurut Tri, dengan membaca langsung di JDIH, setiap pihak bisa membandingkan antara dokumen yang ada di JDIH dengan naskah asli hasil Rapat Paripurna DPRD yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Eksekutif. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada perbedaan narasi antara hasil pengesahan Paripurna dengan dokumen yang diunggah di JDIH.

“Kalau kita semua baca di sumber yang sama, di JDIH, maka diskusinya akan lebih sehat. Tidak ada tafsir liar. Kita lihat bersama, apa yang tertulis di JDIH. Setelah itu kita sandingkan dengan naskah Paripurna yang asli yang ada di Bagian Hukum Sekretariat DPRD dan yang arsipnya sudah ada di Polda,” jelasnya.

Ia berharap, dengan semua pihak membaca Perda No 8 Tahun 2025 di JDIH, maka polemik tentang perbedaan narasi antara hasil Paripurna yang menyebutkan DIKUKUHKAN dengan dokumen di JDIH yang menyebutkan menunjuk PLT bisa menjadi terang benderang.

“Silakan cek JDIH malam ini, besok pagi, kapan saja. Rekam atau Print Pasal 19b nya. Setelah itu kita diskusi berbasis dokumen, bukan berbasis rumor. Itu yang sehat untuk Lampung Tengah,” tutup Tri.

Sementara itu, JDIH Kabupaten Lampung Tengah dapat diakses melalui website resmi Pemkab Lampung Tengah di http://jdih.lampungtengahkab.go.id. Masyarakat diimbau untuk mengunduh Perda No 8 Tahun 2025 dan mencermati setiap pasalnya.

Ajakan ini semata-mata untuk edukasi dan transparansi publik, bukan untuk menuduh pihak manapun. Penilaian hukum sepenuhnya diserahkan kepada Polres dan Kejaksaan.
Red.

0Shares
Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS Mencuat di SMPN 2 Trimurjo, Masyarakat Desak Inspektorat Lakukan Audit Investigatif

Lampung Tengah, INDO RI Com. Indikasi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah mencuat di SMPN 2 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala SMPN 2 Trimurjo, Tursino, S.Pd., diduga mengalokasikan anggaran negara tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan yang berlaku.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, indikasi ketidaksesuaian terlihat pada laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi fisik di lapangan.

Dugaan praktik penggelembungan anggaran ditemukan pada beberapa komponen, terutama alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengadaan barang dan jasa.

​Dalam laporan realisasi tersebut, pengeluaran untuk komponen sarana dan prasarana dianggarkan mencapai sekitar 35 persen dari total dana yang diterima sekolah.

Angka ini disinyalir melanggar Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2026, yang membatasi alokasi penggunaan dana untuk sarana dan prasarana maksimal sebesar 20 persen.

​Menanggapi temuan tersebut, sejumlah elemen masyarakat bersama para wali murid mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

​Audit investigatif dinilai sangat penting guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, sekaligus menjaga integritas tata kelola anggaran di lingkungan pendidikan setempat.
Red.

0Shares
Perkokoh Karakter Warga Belajar, PKBM Nakula Seputih Mataram Gelar Program Profil Pelajar Pancasila secara Mandiri

LAMPUNG TENGAH, INDO RI Com.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nakula yang berlokasi di Kampung Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan. Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026, PKBM Nakula secara mandiri menyelenggarakan Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) guna memperkuat pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang berbasis pada karakter nasionalis dan kemandirian warga belajar.

Sebagai lembaga pendidikan nonformal resmi yang terdaftar dengan NPSN P9997503 dan telah menyandang Akreditasi B, PKBM Nakula di bawah naungan Yayasan Nakula Pajar Mataram terus konsisten melayani program kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Pelaksanaan program P5 kali ini dirancang sebagai instrumen nyata pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna memberikan nilai tambah dan membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat bagi seluruh warga belajar.

Kepala PKBM Nakula, Eko Krisdianto, S.Sos., menyampaikan bahwa penguatan karakter melalui projek P5 ini sangat krusial bagi warga belajar di jalur nonformal. Pembentukan karakter ini dilakukan murni melalui optimalisasi peran tutor dan lingkungan internal sekolah.

“Kami ingin memastikan bahwa lulusan Paket A, B, dan C dari PKBM Nakula tidak hanya kompeten secara akademik atau memiliki ijazah setara, tetapi juga memiliki jiwa gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkarakter Pelajar Pancasila yang kuat di tengah masyarakat. Kegiatan ini sepenuhnya merupakan agenda internal satuan pendidikan kami guna mengedepankan tata kelola sekolah yang mandiri, bersih, dan akuntabel,” ujar Eko Krisdianto.

Seluruh rangkaian pembelajaran kolaboratif, pengamatan karakter, hingga hasil projek P5 warga belajar didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan oleh pihak sekolah ke dalam sistem dapo/ARKAS Kemendikdasmen. Melalui pelaksanaan P5 secara mandiri ini, PKBM Nakula diharapkan menjadi pelopor satuan pendidikan kesetaraan di Lampung Tengah yang sukses melahirkan lulusan berkompetensi unggul sekaligus berjiwa Pancasila.

***

Profil Lengkap Satuan Pendidikan:
– Nama Lembaga: PKBM Nakula
– NPSN: P9997503
– Status Akreditasi: B (Swasta)
– Yayasan Pembina: Yayasan Nakula Pajar Mataram
– Kepala Sekolah: Eko Krisdianto, S.Sos.
– Alamat Resmi: Jl. Merapi Raya, RT 001 RW 001, Kampung Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
– Kontak Layanan: pkbmnakula@gmail.com
Jongis11.

0Shares
Dugaan Penipuan Bisnis Dapur MBG di Lampung Tengah, Abdullah Tegaskan Bukti dan Saksi Lengkap

LAMPUNG TENGAH, INDO RI Com. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait pengurusan izin serta pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Tengah terus bergulir. Persoalan yang menyeret nama Nyodi, oknum guru SMKN 1 Seputih Banyak, tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke kepolisian oleh Abdullah AM, S.H.

Nyodi sebelumnya telah memberikan bantahan dan menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan penipuan terhadap Abdullah. Ia mengakui pernah menerima sejumlah transfer uang, namun menurut keterangannya dana tersebut diteruskan kepada pihak lain bernama Kamaludin untuk proses pengurusan ID titik Dapur MBG.

Menanggapi bantahan tersebut, Abdullah menegaskan bahwa dirinya menghormati setiap hak pihak yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi. Namun, Abdullah menyatakan tidak akan mundur dan siap mempertanggung jawabkan seluruh keterangannya berdasarkan bukti yang dimilikinya.

Abdullah juga meluruskan terkait proses mediasi yang sebelumnya dilakukan. Menurutnya, mediasi baru dilakukan satu kali dan belum membuahkan kesepakatan.

“Mediasi sudah pernah dilakukan satu kali, tetapi belum berhasil mencapai kesepakatan. Pihak pengacara meminta waktu untuk melakukan mediasi yang kedua. Saya tetap membuka ruang untuk penyelesaian secara baik-baik,” tegas Abdullah.

Menurut Abdullah, dirinya tidak menutup pintu bagi pihak mana pun yang ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan itikad baik.

“Siapa saja yang mempunyai itikad baik kepada saya, tentu akan saya tanggapi dengan baik. Saya tidak mencari persoalan, saya hanya ingin persoalan ini diselesaikan secara terang dan adil,” ujarnya.

Meski demikian, Abdullah menegaskan bahwa sikap terbuka untuk mediasi bukan berarti dirinya mengabaikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

“Saya tegaskan, bukti-bukti ada semua. Saksi-saksi ada. Rekaman juga ada semua. Jadi apa yang saya sampaikan bukan tanpa dasar. Semua akan saya buktikan melalui proses hukum,” tegasnya.

Abdullah menyebut bukti yang dimilikinya antara lain berupa bukti transaksi perbankan, komunikasi WhatsApp, rekaman percakapan maupun komunikasi lainnya, serta keterangan sejumlah saksi yang menurutnya mengetahui rangkaian peristiwa tersebut. Sebelumnya, ia juga menyatakan memiliki bukti digital yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Abdullah menegaskan, apabila upaya mediasi kedua nantinya dapat menghasilkan penyelesaian yang jelas dan memenuhi rasa keadilan, dirinya tetap menghargai jalan tersebut.

Namun, apabila mediasi kembali tidak menghasilkan kesepakatan, Abdullah memastikan proses hukum akan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Saya menghargai itikad baik. Kalau memang ada niat baik untuk menyelesaikan, tentu saya sambut dengan baik. Tetapi kalau tidak ada penyelesaian, saya akan mengikuti proses hukum. Bukti, saksi dan rekaman yang saya miliki akan saya serahkan dan biarkan proses hukum yang membuktikan,” katanya.

Sebelumnya, Abdullah juga menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak hanya akan ditempuh melalui jalur pidana. Ia menyiapkan langkah hukum perdata untuk memperjuangkan hak-haknya terkait kerugian yang menurutnya timbul dalam persoalan tersebut.

Kasus ini selanjutnya masih menunggu perkembangan proses hukum serta kemungkinan dilakukannya mediasi kedua. Seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan keterangan secara terbuka agar persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang.

Abdullah kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

“Prinsip saya sederhana. Kalau ada itikad baik, saya juga akan beritikad baik. Tetapi kalau persoalan ini harus dibuktikan secara hukum, saya siap. Bukti ada, saksi ada, rekaman ada. Saya tidak akan berbicara tanpa dasar,” pungkas Abdullah.
Red.

0Shares
Oknum Guru SMK Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Raja Tipu

LAMPUNG TENGAH, INDO RI Com. engetahui niat baik untuk mendukung program preseden Republik Indonesia MBG kebijakan BGN dan menciptakan lapangan pekerjaan sekitar akhir bulan Desember 2025 Abdullah S.H., dikenal oleh teman nya Abdul Haris via tlpon.l, dalam pembicaraan compare bertiga Nya meyakinkan bahwa dia dpt membantu mengurus ke BGN dapur MBG kluar id dan sampai running. Lebih lanjut Ny mengatakan bahwa dia Selaku ASN di kantor gubernur, utuk lebih meyakinkan Ny ngirim foto dia bersama aparat yg di klaim pangdam, foto dgn 2 orang tentara dan foto dgn orang BGN. Selanjut nya Ny menentukan hari untuk mengajak bertemu di lokasi calon dapur MBG.

Setelah meminta serlok lokasi diadakan pertemuan dilokasi calon dapur MBG. Ny dan Abdullah S.H., mengadakan perundingan.awal nya utk mengurus dapur MBG Ny meminta biaya sundul pertitik Rp 170 JT dan meminta jatah perporsi utk yayasan Rp 500, stelah Abdullah melakukan penawaran tercapai lah kesepakatan pertitik biaya sundul Rp 150 JT dan perporsi untuk yayasan Rp 400. Ny langsung meminjam meteran dengan tetangga setempat utk mengukur panjang, lebar, tinggi plapon bangunan utk merenovasi bangunan agar memenuhi standar dan ketentuan BGN.Setelah Abdullah S.H., mendapat kepala tukang dan tenaga kerja bangunan Nyd menemui tukang dilokasi calon dapur MBG tersebut utk memberi pengarahan ke kepala tukang.

Selang beberapa hari Nyd mengirim draf yang di duga hasil editan sebagai tanda telah di setujui oleh BGN dan meminta biaya sundul secara bertahap dgn total biaya sundul Rp 327jt, melalui transper m – banking . Nyd mengirim foto KTP yang diminta Abdullah S.H., belakangan diketahui di KTP pekerjaan swasta sedangkan Nydi oknum PNS guru . Rencana awal Abdullah SH mau membangun dapur MBG 2 titik, dapur MBG di jln Soekarno Hatta desa mataram marga kec sukadana kabupaten Lampung Timur dan dijln Pahlawan Bandar Sari, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kec Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam proses pembangunan Nyd sering datang kelokasi bersama teman yg di akui nya seorang konsultan utk membantu memberi petunjuk arahan kepada tenaga kerja bangunan. Karena bujuk rayu Nydi mengatakan cari titik lg di Gunung Sugih Raya, Kec Gunung Sugih ada jatah Listyo Sigit (dlm benak Abdullah SH berarti kapolri) dan ada bantuan dana kucur. Tetapi titik ke 3 dapur MBG di Gunung Sugih Raya tersebut . tidak jadi di bangun oleh Abdullah karena ragu biaya kucur tidak kunjung turun.

Di dalam proses waktu membangun berulang kali Abdullah meminta no hp yayasan dan meminta NIB yayasan tidak di beri di tunda tunda dengan berbagai alasan menunggu dapur selesai di bangun. Setelah 2 titik dapur MBG tersebut selesai 100 % di bangun dan sebagian pasilitas masing masing titik 8 AC, WiFi dan beberapa rak dan meja stenlis, ipal, exhause (penyedot asap), terpenuhi .

Karena id/ portal yang di janjikan tidak berikan (tidak turun dari BGN) dan tidak ada itikat baik Abdullah SH selaku korban melapor Nyd ke Polres Lampung Tengah.
Red.

0Shares
Merasa Kebal Hukum YMC Gunakan Tangan Besi Usir Pedagang di Luar Batas Tanah Miliknya

LAMPUNG TENGAH, INDO RI.Com. Warga RT 024 LK V di sekitar Rumah Sakit YMC Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, mengeluhkan minimnya kepedulian dan kontribusi sosial dari pihak manajemen rumah sakit.

Meski telah beroperasi kurang lebih selama 15 tahun, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut dinilai belum memberikan dampak positif maupun bantuan nyata bagi masyarakat sekitar.

​Keluhan utama warga menyasar pada krisis air bersih yang kerap terjadi setiap memasuki musim kemarau. Padahal, usulan pembuatan sumur bor sebagai bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) telah berulang kali diajukan kepada manajemen RS YMC, namun hingga kini tidak kunjung direalisasikan.

​”Boro-boro mau CSR mas, kami warga di sini bila musim kemarau tiba, kami kesulitan air bersih. Sudah berulang kali kami minta pihak manajemen RS untuk membuat sumur bor, namun hingga saat ini tidak juga terealisasi,” keluh salah satu warga setempat saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).
​
Selain persoalan air bersih dan ketiadaan CSR, warga juga soroti tata kelola hubungan eksternal rumah sakit yang dinilai kurang humanis.

Menurut penilaian warga, komunikasi dan kerja sama eksternal manajemen RS YMC diduga didominasi oleh seorang mantan anggota kepolisian berinisial AN yang bertindak sebagai kepala keamanan.

​Gaya kepemimpinan dan penanganan hubungan eksternal tersebut dinilai warga beroperasi dengan pendekatan yang kurang baik dan cenderung represif.

Situasi kian memanas setelah beberapa hari lalu sejumlah pedagang kecil yang biasa mengais rezeki di area sekitar rumah sakit mendadak diusir oleh pihak keamanan dengan alasan mengganggu arus keluar-masuk kendaraan.

​Tindakan penertiban tanpa solusi tersebut memicu kekecewaan yang mendalam dari warga sekitar dan pedagang.

Warga berharap pihak pemilik RS YMC dan pemerintah daerah Lampung Tengah dapat turun tangan melakukan evaluasi terhadap manajemen rumah sakit serta memfasilitasi dialog guna menyelesaikan permasalahan CSR, krisis air bersih, dan hubungan kemasyarakatan di lingkungan RS YMC Bandar Jaya.
Red.

0Shares
Deklarasi Damai Pilkades Serentak, Pemkab Bekasi Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas

Bekasi, INDO RI com, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama seluruh pihak terkait menyatakan komitmen untuk menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak agar berlangsung aman, tertib, jujur, demokratis, dan bermartabat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bekasi yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kamis, 17 09 2026

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, unsur Forkopimda, jajaran Polres Metro Bekasi, TNI, para camat, ketua KPPS di desa yang melaksanakan Pilkades, serta para calon kepala desa se-Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Asep mengatakan Pilkades bukan sekadar momentum untuk menentukan sosok yang akan memimpin desa. Menurutnya, Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, deklarasi damai ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan demokratis,” ungkapnya.

Ia meminta seluruh calon kepala desa menjadikan kontestasi Pilkades sebagai ruang untuk berkompetisi secara sehat dengan menawarkan gagasan, program, dan visi terbaik bagi masyarakat.

Ia menegaskan, perbedaan pilihan politik di tingkat desa tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan persaudaraan maupun menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Silakan berkompetisi, sampaikan visi dan gagasan terbaik, serta yakinkan masyarakat. Tetapi setelah seluruh tahapan selesai, kita harus kembali bersatu sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar siap menerima apapun hasil pemilihan yang telah ditetapkan.

“Menang ataupun kalah, harus siap menerima hasilnya. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga persatuan dan ketenteraman masyarakat desa,” tegasnya.

Tak hanya calon kepala desa, Asep juga mengingatkan para tim pendukung agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik, provokasi, maupun penyebaran informasi yang tidak benar.

Menurutnya, dukungan terhadap calon harus tetap dilakukan dalam koridor yang sehat dan tidak mengorbankan keamanan serta ketenteraman masyarakat.

“Mari kita jaga agar kompetisi ini tidak berkembang menjadi konflik. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam Pilkades meninggalkan perpecahan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Asep menyampaikan apresiasi kepada Polres Metro Bekasi, TNI, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengamanan Pilkades Serentak.

Menurutnya, sinergi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan lancar hingga proses penetapan hasil.

“Jaga ucapan, jaga sikap, jaga pendukung, dan jaga persaudaraan,” pesannya.

Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi akan melaksanakan Pilkades Serentak. Melalui deklarasi damai tersebut, Pemkab Bekasi berharap seluruh tahapan pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung aman, damai, tertib, demokratis, dan bermartabat.tutupnya.( gepas)

0Shares
Dengan Membawa Barang Bukti yang Cukup, Elemen Masyarakat Lampung Tengah Secara Resmin Melaporkan Adanya Dugaan Pemalsuan Ke Polres Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH, INDO RI Com. Hari ini secara resmi kami membuat laporan polisi ke polres Lampung tengah dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara.

Setelah sebelumnya kami membuat aduan ke kejaksaan negeri gunung sugih.

Dalam laporan ini data pihak terlapor, waktu terjadi tindak pidana, alat bukti serta dokumen kami konfirmasi langsung ke DPRD sesuai petunjuk polres Lampung tengah.

Saat kami mendatangi sekretariat DPRD pada tanggal 15 September petugas melayani dengan baik dan memberikan dokumen yang kami perlukan untuk kepentingan laporan ini. Saat kami baca memang benar ada perbedaan antara draf yang dibagi di saat sidang paripurna tanggal 14 November 2025 dengan perda yanng diundangkan yaitu perda nomor 8 tahun 2025. Yaitu pasal 19 b. Perubahan substansi ini mengenai tata cara pengangkatan pejabat untuk OPD yang mengalami perubahan nomenklatur

Kami juga tembuskan laporan ini ke instansi terkait Polda. Mabes polri dan kejagung

Kami berharap permasalahan ini bisa diproses dan hal serupa tidak terulang.
Red.

1Shares
Elemen Masyarakat Lampung Tengah Resmi Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara

LAMPUNG TENGAH, INDO RI Com. Tata kelola birokrasi dan hukum di Kabupaten Lampung Tengah diguncang isu miring. Ikatan Wartawan Online (IWO) Pengurus Daerah Lampung Tengah secara resmi mengambil langkah hukum terkait dugaan manipulasi substansi materi hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD.Ketua PD IWO Lampung Tengah, Tri Agus Kesuma, terpantau mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah untuk menyerahkan berkas laporan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan dokumen tanda terima resmi Kejari tertanggal Rabu, 3 September 2026, laporan tersebut memuat perkara serius: Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Negara.”Kami bergerak atas dasar investigasi dokumen.

Ada perbedaan substansi yang sangat kontradiktif dan fatal antara draf Raperda saat di Paripurnakan dengan hasil akhir dokumen yang ditandatangani oleh Plt. Bupati,” ujar Tri Agus Kesuma saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026).Titik krusial yang menjadi objek perkara berada pada Pasal 19 huruf b terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam draf hasil Paripurna DPRD yang sah, Pasal 19 huruf b menegaskan bahwa pejabat definitif lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan digelarnya pelantikan baru. Namun secara misterius, pada dokumen hasil akhir yang ditandatangani Plt. Bupati, klausul tersebut berubah total menjadi: ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan dilakukannya pelantikan.Perubahan redaksi yang dinilai dilakukan secara sepihak ini berdampak langsung pada status hukum 11 Kepala Dinas (Kadis) definitif di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, yang terancam langsung di-Plt-kan secara sepihak tanpa mekanisme yang benar.Tak hanya menggedor pintu Kejaksaan, tim investigasi IWO Lampung Tengah juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil konsultasi bersama penyidik Sat Reskrim Polres Lampung Tengah pada hari ini, pihak kepolisian melihat adanya cacat prosedur administrasi negara yang kuat dan menyarankan agar pihak-pihak yang dirugikan segera melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebelumnya juga telah menegaskan aturan baku legislasi, di mana dokumen yang sudah diparipurnakan secara kolektif kolegial oleh wakil rakyat tidak dapat dan tidak boleh diubah semaunya sendiri oleh pihak eksekutif. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Lampung Tengah dilaporkan telah mulai mengumpulkan keterangan dari pihak legislatif guna mendalami laporan pengaduan tersebut.
(Tim)

0Shares
Hadirkan Pelayananan Prima Dan Dekatkan Akses Kepada Masyarakat

Bekasi, INDO RI , com. Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan prima sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sepanjang bulan Agustus 2026.

Berbagai inovasi layanan dihadirkan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat, mulai dari kantor induk, Samsat Keliling, Samsat Corner, Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga pemanfaatan platform digital melalui E-Samsat.

Tak hanya itu, demi mewujudkan pelayanan yang humanis sekaligus menegakkan kepatuhan perpajakan, Samsat Kabupaten Bekasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Polres Metro Bekasi, dan instansi terkait juga menggencarkan operasi gabungan di jalan raya. Dalam razia terbaru, petugas memeriksa 110 kendaraan roda dua (R2) dan 64 kendaraan roda empat (R4). Sejumlah pelanggar pun langsung memanfaatkan layanan pembayaran di tempat melalui unit Samsat Keliling yang hadir di lokasi.

Strategi jemput bola ini terbukti membuahkan hasil positif. Tercatat, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai saluran Samsat Induk, Keliling, Gendong, hingga outlet resmi berhasil meraup Rp2,58 miliar.

Kepala Unit Samsat Kabupaten Bekasi, AKP Resi Ratuleni, S.H., menegaskan pihaknya senantiasa berorientasi pada kemudahan dan transparansi bagi para wajib pajak. Ia pun kembali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa taat administrasi kendaraan bermotor, mengingat pendapatan pajak menjadi kunci kelancaran pembangunan di daerah.

“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Kepatuhan wajib pajak adalah kontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” tegasnya.( gepas)

0Shares